Sidang Korupsi Alkes RSUD Ulin Saksi Akui Alatnya Sangat Berguna bagi Pasien

Banjarmasin, KP – Dua dokter spesialis pada RSUD Ulin yakni dr Ida Bagus spesialis THT dan dr Ahmad Sofyani spesialis penyakit dalam, dimintai keterangannya sebagai saksi dalam perkara terdakwa Misrani selaku PPTK pengadaan alat kesehatan pada rumah sakit tersebut.

Kedua saksi tersebut tidak jauh berbeda dengan saksi dokter terdahulu, menjawab pertanyaan seputar permintaan alat bagi keperluaan klinik yang dibawahi kedua dokter tersebut, seperti dr Sofyani yang menangani klinik endoscopy, alat yang diminta adalah untuk pemeriksaan penyakit hari/liver untuk ukuran yang besar, sedangkan dr Ida Bagus juga diberi alkes untuk pemeriksaan penyakit tenggorokan,hidung dan telingga.

Kedua saksi juga mengatakan bahwa alkes yang diterima saat ini sangat berguna dalam menangani pasien, karena sesuai dengan permintaan, umumnya kedua saksi kalau tanya soal harga alkes yang diterima tidak mengetahui secara persis

Kedua saksi dihadirkan JPU Arief Ronaldi pada sidang lanjutan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Rabu (05/02/2020), di hadapan majelis hakim yang di[pimpin hakim Purjana, dengan terdakwa Misrani

Berita Lainnya

Tipu Penjual Bensin, Sinchan Diringkus

1 dari 873
Loading...

Korupsi yang dilakukan terdakwa tersebut dalam pengadaan alat kesehatan, dimana terdapat diskon dari pemenang lelang yang tidak dikembalikan kepada negara.

Jaksa beranggapan dalam penetapan harga barang alat kesehatan yang ditetapkan tidak wajar sehingga berdasarkan perhitungan dari BPKP Kalsel ada kerugian mencapai Rp. 3,1 miliar lebih dari anggaran Rp. 12,8 miliar.

Terdakwa oleh JPU didakwa melanggar pasal 2 jo serta pasal 18 Undang Undang RI no 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada Undang Undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, untuk dakwaan primairnya.

Sedangkan dakwaan subsidair di patok pasal 3 jo serta pasal 18 Undang Undang RI no 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada Undang Undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (hid/K-4)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya