Dewan Berupaya Genjot PAD Kalsel

Banjarmasin, KP – Komisi II DPRD Kalsel berupaya menggenjot pendapatan asli daerah (PAD), terutama dengan mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Kita menginginkan agar semua BUMD ini memiliki profit dan berkontribusi pada PAD Kalsel,” kata Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo kepada wartawan, kemarin, di Banjarmasin.

Hal inilah yang menyebabkan Komisi II melakukan rapat koordinasi dengan Biro Hukum, Biro Sarana dan Prasarana (Sapras) dan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel.

“Jangan sampai perusahaan milik daerah ini justru menggerogoti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” tambahnya didampingi anggota Komisi II DPRD Kalsel, M Yani Helmi.

Imam Suprastowo mengakui, beberapa BUMD ini memang telah melakukan reorganisasi, seperti PT Bangun Banua dan Bank Kalsel, dan diharapkan bisa memperbaiki kinerjanya.

“Jadi tidak hanya penambahan penyertaan modal saja, namun devidennya malah turun. Dan ini terjadi,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDIP).

Berita Lainnya
1 dari 451
Loading...

Diungkapkan, penurunan deviden dari BUMN ini disebabkan adanya investasi baru ataupun masalah lain, seperti perbaikan sistem jaringan yang dilakukan Bank Kalsel.

“Diharapkan jaringan baru ini bisa mengoptimalkan kerja bank, sehingga Komisi II memberikan keleluasaan direksi untuk melakukan inovasi agar bank bisa lebih maju lagi,” tegas Imam Suprastowo.

Selain itu, perbaikan sistem jaringan ini diperlukan agar Bank Kalsel bisa bersaing dengan perbankan nasional lainnya, walaupun tidak semaju perkembangan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

“Jangankan Bank Kalsel, bank nasional seperti Bank Mandiri dan BNI aja kesulitan untuk mengikutinya,” tutur wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel VII yang meliputi Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru.

Untuk itulah, semua kinerja BUMD dievaluasi, walaupun pada prinsipnya menghindari penyertaan modal tambahan, kecuali PT Jamkrida, karena pada Perda dicantumkan penyertaan senilai Rp200 miliar, namun baru terealisasi Rp70 miliar.

“Sebenarnya modal Pemprov hanya 51 persen, namun Pemkab/Pemko kelihatannya tidak tertarik melakukan penyertaan modal pada PT Jamkrida,” jelas Imam Suprastowo. (lyn/K-1)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya