Tiga Terdakwa Dugaan Korupsi di Balitra Banjarbaru Mulai Disidang di PN Tipikor Banjarmasin

Banjarmasin, KP – Tiga terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pada proyek jalan Usaha Tani di Balai Penelitian Rawa (Balitra) Banjarbarum saat ini menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak :Pidana Korupsi Banjarmasin, Kamis (16/4/2020).


Dari tiga terdakwa tersebut hanya satu dari unsur birokrasi di Balitra yakni M Najib selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek jalan Usaha Tani, sedangkan dua terdakwa lainnyua ialah Siti Fatimah selaku Direktur CV Mulia Jaya sebagi kontraktor dan pengawas lapangan Doni Ari Kusuman ST.


Menurut salah seorang JPU yang menangani perkara ini Budi Mukhlis modus yang dilakukan [para terdakwa pekerjaan pisik dilapangan tidak sesuai dengan kontrak, juga adanya volume pekerjaan yang masih kurang.


Akibat perbuatan ketiga terdakwa dalam persidangan yang dilakukan terpisah yakni Najib satu berkas dan Fatimah dan Doni satu berkas, tetpai dalam persidangan dilakukan bersamaan karena punya saksi yang sama dan obek perkara yang sama pula.

Berita Lainnya
1 dari 858
Loading...


Perbuatan para terdakwa tersebut menurut dakwaan, yang disampaikan JPU di hadapan majelis hakim yang dipimpin hakim Yusuf Pronowo tersebut , terdapat unsur kerugian negara berdasarkan perhitungan BPKP Rp400 juta lebih dari nilai proyek Rp1,2 M Lebih.


Proyek jalan usaha tani tersebut termasuk anggaran tahun 2015, yang terdiri dari Jalan Usaha Tani Baru, Pengerasan Jalan Usaha Baru, Pengaspalan Jalan Usaha Tani Baru dan pembuatan 11 buah jembatan.
Sidang kemarin itu, JPU dalam persidangan teleconfrence tersebut menghadirkan 13 orang saksi dari 15 orang yang di panggil. Saksi yang diajukan dibagi berdasarkan unsur, pertama unsur Kelompok Kerja, Panitia Penerima Barang dan dari unsur konsultan pengawas.


Ketiga terdakwa menurut JPU di dakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UURI No 31 Tahun 1999 setelah ditambah dan diubah dengan UURI No 20 tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, untuk dakwaan primair.


Sedangkan dakwaan subsidiair pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 UURI No 31 Tahun 1999 setelah ditambah dan diubah dengan UURI No 20 tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (hid/KPO-1)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya