Kandangan, KP – Pelaksanaan program pemberantasan korupsi terintegrasi, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menempati posisi teratas dari kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten HSS Muhammad Noor, Kamis (30/4/2020) di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten HSS.
Kabar baik itu didapatkannya, saat mengikuti video conference (Vicon) yang difasilitasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, dengan narasumber tim KPK koordinator wilayah delapan
Vicon tersebut, dalam rangka koordinasi pemberantasan korupsi terintegristasi.
“Mereka memberikan arahan dan evaluasi pelaksanaan supervisi pencegahan korupsi di masing-masing daerah,” ucap Muhammad Noor.
Diungkapkannya, berdasarkan penilaian rata-rata dalam upaya pencegahan korupsi, HSS sejauh ini berada di posisi paling atas.
“Alhamdulillah, HSS di posisi paling atas, dalam upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan korupsi,” tuturnya.
Muhammad Noor menyebutkan, delapan penilaian KPK meliputi, progres pencegahan oleh pemerintah daerah, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Dana Desa, optimalisasi pendapatan daerah serta manajemen aset daerah.
Dia bersyukur dengan hasil penilaian itu, “Dan ini sejalan dengan upaya yang dilakukan pemerintah daerah, di bawah kepemimpinan Bupati Achmad Fikry dan Wakil Bupati Syamsuri Arsyad dalam pencegahan korupsi,” ucapnya.
ada vicon itu tambahnya, KPK juga mengkritisi terkait dengan kondisi terinci. Yakni, penangangan untuk Covid-19 dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Maka akan menjadi refensi atau masukan kami dalam pelaksanaan kebijakan, agar data bansos, BLT Desa dan program lainnya tidak over laping atau tumpang tindih,” katanya.
Muhammad Noor bersyukur, pihaknya sangat terbantu dengan adanya penjelasan dari KPK tersebut. (tor/K-6)
