Lima Terdakwa Korupsi Sapras Air Bersih Minta Bebas

Banjarmasin, KP – Lima terdakwa dalam perkara dugaan korupsi proyek sarana dan prasarana (sapras) penunjang air bersih di pedesaan Kab. Banjar, minta majelis hakim untuk membebaskan dari segala dakwaan.

Seperti penasihat hukum terdakwa Harniah, Edwin Tista menyatakan, klienya minta dibebaskan dari segala dakwaan.

Lain lagi penasihat hukum terdakwa Boy Rahmat Noor, dan Langgeng Sriwahyuni, Ernawati punya alasan meminta kliennya dibebaskan dari dakwaan, karena dalam pelaksanaan proyek tersebut mengunakan ketentuan Pergub tahun 2014, sementara dakwaan JPU dalam pelaksanaan proyek tersebut adalah Pergub tahun 2011.

“Dari peraturan yang digunakan jelas akan berbeda dan tentunya pelaksanaan akan berbeda karena peraturan yang digunakan juga berbeda, inilah yang kami sampaikan dalam nota pembelaan tadi,’’ jelas Erna kepada awam media, usai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Senin (4/5/2020).

Begitu juga Andry penasihat hukum dari Mahmud Sidik, menyatakan hal yang sama begitu juga terdakwa Eddy Mulyono.

Majelis hakim yang memimpin sidang dalam perkara ini hakim Yusuf Pranowo, akan melanjutkan sidang beberapa hari kedepan untuk menyampaikan replik duplik kepada para pihak.

Berita Lainnya
1 dari 868
Loading...

Para terdakwa oleh JPU dituntut untuk Langgeng Sirwahyuni sudah mengembalikan uang pengganti dan Eddy Mulyono masing masing di tuntut selama 18 bulan dan membayar uang penganti Rp73 juta lebih bila tidak membayar kurungan bertambah sembilan bulan.

Sementara Harniah dituntut dua tahun dengan membayar uang pengganti sebesar Rp222 juta bila tidak dapat membayar kurungan bertambah setahun, terdakwa Mahmud Sidik dituntut dua tahun dan enam bulan dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp508 juta bila tidak kurungan bertambah selama 15 bulan, sedangkan Boy Rahmat Noor tuntutannya paling tinggi yakni tiga tahun serta membayar uang pengganti Rp579 juta bila tidak membayar kurungan bertambah selama 18 bulan.

Kelimanya juga di denda masing masing Rp Rp100 juta subsidair empat bulan kurungan.

JPU berkeyakinan kalau para terdakwa bersalah melanggar pasal 3 jo pasal 18 UURI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dari dakwaan yang disampaikan JPU Syaiful Bahri, pada intinya para terdakwa dalam mengelola proyek sarana dan prasarana penunjang air bersih di pedesaan tersebut melakukan mark up atau penggelembungan harga.

Akibatnya berdasarkan perhitungan BPKP, dalam dakwaan tersebut terdaoat unsur kerugian negara yang mencapai Rp4 miliar lebih dari pagu sebesar Rp9 miliar lebih. (hid/K-2)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya