Ambil Cuti di Atas 1 Juli, ASN Pemko Bisa Kena Sanksi

Banjarmasin, KP – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin mengambil kebijakan untuk membatasi pergerakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di masa tanggap darurat CoVID-19 atau virus corona.

Para ASN di lingkup Pemko dilarang bepergian ke luar daerah hingga mengambil cuti pada masa tersebut. Hal tertuang dalam surat edaran Nomor: 830/833-KASPLIN/BKD, Diklat/2020 yang dikeluarkan pada 4 Juni lalu.

Surat edaran itu berisikan tentang penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau cuti, pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran CoVID-19.

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina menjelaskan, kebijakan ini bakal berlaku efektif terhitung per 1 Juli mendatang. “Kemarin nota dinas baru naik. Jadi kemungkinan per satu Juli. Walaupun sekarang sudah mulai normal,” ucapnya di balaikota, Kamis (18/06/2020).

Menyinggung soal larangan soal cuti, Ibnu mengatakan itu merupakan upaya Pemko untuk meminimalisir kemungkinan para ASN keluar daerah. “Kita khawatir nanti cuti kemana dia kan. Ya diharapkan tetap di Banjarmasin,” jelasnya.

Berita Lainnya

Banjarmasin Bantah Terapkan PPKM Level IV

1 dari 3.184

Ada pun sanksi bagi ASN yang melanggar, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Dan surat edaran kepala badan kepegawaian negara nomor 11 tahun 2020, tentang pedoman penjatuhan disiplin bagi ASN yang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat CoVID-19.

Namun bagi Ibnu, ini bukan hanya bicara soal sanksi, akan tetapi di surat edaran itu juga pengaturan terkait penegakan protokol kesehatan saat bekerja.

“Jadi jangan dilihat soal sanksinya saja tapi itu soal pengaturan. Kemudian tak ada cuti, kemudian masuk seperti biasa,” bebernya.

Lebih lanjut Ibnu mengatakan, setelah memasuki kenormalan baru ASN Pemko kembali bekerja seperti sedia kala dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti jaga jarak saat bekerja di ruangan, menggunakan masker, dan menyediakan handsanitaiser.

“Saya sudah survei di SKPD rata-rata siap, Jarak diatur, sakit tak perlu masuk, dirumah saja diberikan dispensasi,” pungkasnya. (sah/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya