Banjarbaru, Kalimantanpost.com – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin melalui Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil secara resmi membuka kegiatan Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) bagi pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu (20/5/2026) pagi.
Dalam sambutannya, Subhan mengatakan kegiatan pembinaan reformasi birokrasi dan SAKIP tersebut dilaksanakan untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sekaligus menyusun strategi percepatan pencapaian target kinerja daerah yang selaras dengan kebijakan nasional.
“Semua langkah tersebut merupakan upaya kita dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, responsif, adaptif, dan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” sampai Subhan.
Subhan menjelaskan, SAKIP menjadi sarana untuk memastikan program dan kegiatan pemerintah memiliki arah yang jelas, terukur, selaras dengan prioritas pembangunan, serta mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Selain itu, pembangunan Zona Integritas juga menjadi bagian penting dari implementasi reformasi birokrasi dan SAKIP di lingkungan kerja masing-masing. Zona Integritas diarahkan menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Subhan menegaskan Pemprov Kalsel berkomitmen mengimplementasikan reformasi birokrasi, SAKIP, dan Zona Integritas secara berkelanjutan. Dalam mendukung implementasi SAKIP, Pemprov Kalsel telah menyusun dokumen perencanaan berbasis Critical Success Factor (CSF) dan pohon kinerja hingga mengintegrasikan seluruh tahapan dalam aplikasi Sinergi Banua.
Untuk mendukung implementasi Zona Integritas, Pemprov Kalsel juga melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap satuan kerja nominator WBK dan WBBM serta mengagendakan pembentukan Tim Pembina Zona Integritas Provinsi Kalimantan Selatan.
“Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menjadi daerah dengan nilai SAKIP tertinggi di Kalimantan Selatan, yakni 84,19 pada 2025.
Saya berharap skor SAKIP dan reformasi birokrasi dapat menjadi bahan evaluasi bersama demi peningkatan pelayanan publik dan kinerja pemerintahan di Banua,” tutupnya.
Sementara itu, Akhmad Hasmi Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang terus berkomitmen memperkuat reformasi birokrasi dan implementasi SAKIP di daerah.
Menurutnya, reformasi birokrasi saat ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan administrasi, tetapi juga harus mampu menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas, cepat, dan akuntabel.
“Melalui reformasi birokrasi dan SAKIP, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Hasmi juga mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan untuk terus meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas di masing-masing instansi.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM tidak hanya bergantung pada dokumen administrasi, tetapi juga perubahan budaya kerja aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan asistensi tersebut diikuti oleh Kepala Biro Organisasi Kalsel Nasrullah, Kepala Inspektorat Kalsel Akhmad Fydayeen, Kepala Bapedda Kalsel Suprapti Tri Astuti, dan Sekretaris Daerah se-Kalimantan Selatan.(ADV/KPO-1)
