Imam Suprastowo mengungkapkan, selama pandemi ini muncul masalah baru, terkait relaksasi kredit yang akan berpengaruh pada penjaminan yang dilakukan PT Jamkrida.
BANJARMASIN, KP – Komisi II DPRD Kalsel mengharapkan agar Bank Kalsel dan PT Jamkrida Kalsel bisa lebih bersinergi dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Sinergitas kedua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Kalsel merupakan keniscayaan,” kata Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo kepada wartawan, usai paripurna dewan, Senin (13/7/2020), di Banjarmasin.
Untuk itu, Komisi II akan mengundang Direksi PT Bank Kalsel untuk membicarakan masalah ini, sebagai tindak lanjut studi komparasi ke PT Jamkrida DKI Jakarta.
“Kita harus gencar membantu mencarikan sumber baru pendapatan asli daerah, terutama pada masa pandemi Covid-19 ini,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Imam Suprastowo mengungkapkan, selama pandemi ini muncul masalah baru, terkait relaksasi kredit yang akan berpengaruh pada penjaminan yang dilakukan PT Jamkrida.
“Ini salah satu yang perlu dicarikan solusinya, termasuk bersinergi dengan Bank Kalsel, agar bisa menjadi peluang pendapatan asli daerah,” jelasnya.
Ditambahkan, juga berkaitan dengan permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yang perlu suntikan permodalan agar bisa berkembang, namun mereka terkendala jaminan, yang mungkin bisa dicarikan solusinya melalui Jamkrida.
Apalagi pada bulan sebelumnya, Komisi II DPRD Kalsel juga mendatangi cabang Bank Kalsel di DKI Jakarta untuk melihat kinerja dan sekaligus mencari celah/kemungkinan ada hal-hal yang bisa menunjang peningkatan PAD.
Kemudian mengunjungi Mess Pemprov Kalsel di Jalan Belitung Jakarta Pusat serta Anjungan Kalsel di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur (Jaktim), dan terakhir studi komparasi ke Jamkrida DKI.
“Kunjungan kerja ke luar daerah itu dalam upaya/penjajakan buat mencari peluang/sumber baru pendapatan daerah atau untuk peningkatan PAD provinsi setempat,” tegas Imam Suprastowo.
Hal ini dikarenakan semua sektor pendapatan daerah Pemprov setempat mengalami penurunan sebagai sebab akibat pandemi Covid-19, seperti halnya penerimaan pajak daerah.
“Ini sebagai tanggungjawab moril Komisi II DPRD Kalsel turut berusaha memikirkan/mencarikan solusi terhadap permasalahan PAD yang juga terdampak Covid-19,” tambah wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel VII meliputi Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru. (lyn)
