Satpol PP Banjarbaru Sosialisasikan Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19

Banjarbaru, KP – Terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwali) Banjarbaru, tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19, begitu menghebohkan masyarakat.

Sanksi yang diberikan ini dikhususkan bagi masyarakat yang tak patuh mengenakan masker dan berkumpul lebih dari lima orang di tempat atau fasilitas umum.

Dalam Perwali tersebut, memang ada empat sanksi yang disiapkan, di antaranya sanksi administratif teguran tertulis dan pembinaan fisik yang terukur. Hanya, untuk dua sanksi tersebut sudah lama diterapkan di Banjarbaru, baik itu saat fase Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atupun Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), beberapa waktu lalu.

Menjadi sorotan ialah dua sanksi lainnya, yakni sanksi sosial dan pemberian denda. Dalam aturan Perwali yang terbit pada 9 Juli 2020 itu, masyarakat yang melanggar akan diberikan sanksi berupa kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi. Lalu, bisa juga masyarakat dikenakan denda sedikitnya Rp 100 ribu dan paling banyak Rp 250 ribu.

Penegakan sanksi ini dikomandoi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Banjarbaru dibantu oleh pihak kepolisian. Nantinya, petugas akan melakukan patroli dengan menyisir ke berbagai tempat atau fasilitas umum, baik itu pagi, siang, maupun malam.

Kepala Satpol PP Banjarbaru, Marhain Rahman, saat ditemui Selasa (14/7/2020) sore, menyatakan siap menegakkan Perwali tentang pemberian sanksi tersebut. Namun, untuk beberapa waktu kedepan, pihaknya terlebih dulu akan bersosialisasi kepada masyarakat

“Kebijakan yang kita ambil ini juga berdasarkan surat edaran Kepala BNPB selaku Ketua Gugus Tugas Nomor 6 Tahun 2020 tentang status keadaan darurat bencana non alam Covid-19. Berdasar pertimbangan tersebut maka kami menetapkan Perwali tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19,” ujar Nadjmi, Selasa (14/7/2020)

Berita Lainnya

Pjs Walikota Laksanakan Koordinasi

1 dari 359
Loading...

Adapun pengenaan sanksi terhadap masyarakat yang tak mematuhi protokol kesehatan, terbilang cukup memberikan efek jera. Contohnya saja, sebagaimana yang tertera pada pasal 3 isi Perwali tersebut, setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah pada tempat umum atau fasilitas umum, dikenakan sanksi administratif teguran tertulis, pembinaan fisik yang terukur, dan kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi.

“Lalu kita juga kenakan denda sedikit Rp 100 ribu dan paling banyak Rp 250 ribu.

Pemberian sanksi dillakukan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Kepolisian,” lanjut Nadjmi.

“Kebijakan yang kita ambil ini juga berdasarkan surat edaran Kepala BNPB selaku Ketua Gugus Tugas Nomor 6 Tahun 2020 tentang status keadaan darurat bencana non alam Covid-19. Berdasar pertimbangan tersebut maka kami menetapkan Perwali tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19,” ujar Nadjmi, Selasa (14/7/2020).

Tak hanya untuk pelanggaran masker, bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari lima orang di tempat atau fasilitas umum juga akan dikenakan sanksi serupa.

“Berkumpul dan beraktivitas lebih dari lima orang juga akan diberikan sanksi yang sama. Denda administratifnya juga sama dari Rp 100 ribu sampai Rp 250 ribu,” tegas Nadjmi.

Nantinya, denda administratif kepada masyarakat in wajib disetorkan ke kas daerah. (dev/K-3)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya