Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan Utama
Martapura

Banjar Komitmen Penuh Dukung Agenda Pemberantasan Korupsi

×

Banjar Komitmen Penuh Dukung Agenda Pemberantasan Korupsi

Sebarkan artikel ini
Hal4 4 KLm Martapura Anti Kuropsi
ANTI KORUPSI - Inspektorat menggelar Sosialisasi Anti Korupsi yang dihadiri Wakil Bupati Said Idrus. (KP/Wawan)

Martapura, KP – Pemkab Banjar melalui Inspektorat menggelar Sosialisasi Anti Korupsi di lingkungan Kabupaten Banjar, bertempat di Aula Barakat Martapura, Rabu (29/04/2026).

Hadir Wakil Bupati Habib Idrus Al Habsyi, Wakil Ketua DPRD Irwan Bora, Kepala SKPD, Asisten, Staf Ahli dan ASN.

Kalimantan Post

Wabup Habib Idrus mengatakan, sosialisasi ini memiliki makna sangat penting dan strategis, khususnya upaya bersama membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel di Kabupaten Banjar.

“Korupsi bukan hanya persoalan hukum, juga masalah moral, integritas dan komitmen sebagai penyelenggara negara dalam melayani masyarakat,” tandasnya.

Dia pun menyambut baik kehadiran para narasumber dari KPK RI dan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Kalsel. Kehadiran ini tentu memberikan nilai tambah guna memperkuat pemahaman, kesadaran serta komitmen pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Pemkab Banjar berkomitmen penuh mendukung agenda pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Hal ini diwujudkan melalui berbagai langkah nyata, seperti penguatan sistem pengendalian intern pemerintah, peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja serta penerapan manajemen risiko di setiap perangkat daerah.

“Kami komitmen terus memperkuat pengawasan internal serta mendorong transparansi dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan,” tandasnya.

Kasatgas Tata Kelola Monitoring dan Evaluasi Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi Mita meminta pemerintah daerah memfasilitasi dan memperbanyak jumlah Penyuluh Antikorupsi.

“Saat ini baru ada 68 penyuluh, sementara target minimal 300 hingga 500 orang sesuai komitmen Sekda Provinsi,” tuturnya.

Mita menyebut rencana realisasi menambah jumlah penyuluh melalui berbagai jalur, seperti jalur eksekutif, jalur pengalaman (minimal 3 kali penyuluhan) maupun jalur pendidikan dan pelatihan (diklat).

“Fokus utama bukan hanya mencetak penyuluh baru, juga memberdayakan mereka sebagai perpanjangan tangan KPK yang terbatas secara personel, namun harus melayani seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Baca Juga :  Diskominfostandi Tekankan Peran Strategis KIM di Era Digital

Sosialisasi ini menghadirkan narasumber Analis TPK Ahli Madya ACLC Nurtjahyadi didampingi Ketua Forum Aksi Penyuluh Antikorupsi Kalsel M Mujiburrahman. (Wan/K-5)

Iklan
Iklan