Sekda Ikuti Rakor Monitoring dan Supervisi Komoditas SDA Kalsel

Pelaihari, KP – Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut (Tala) H. Dahnial Kifli mengikuti rapat koordinasi monitoring dan supervisi komoditas Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui video conference yang bertempat di Ruang Barakat Sekretariat Daerah Tala, Rabu (1/7/2020).

Dahnial mengatakan, pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Tala merasa bangga dengan potensi SDA serta dengan adanya kegiatan pelabuhan di Bumi Tuntung Pandang. Namun dalam hal kewenangan, pihaknya juga ingin bersinergi dan berpartisipasi agar pelabuhan tersebut dapat bermanfaat untuk pemerintah pusat dan Kabupaten Tala pada khususnya.

Sebab menurutnya selama ini pada saat pembangunan pelabuhan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tala hanya bersumber dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diawal pembangunan pelabuhan saja.

Berita Lainnya
1 dari 229
Loading...

Dalam kesempatan itu, Dahnial mengutarakan bahwasanya dari total 15 pelabuhan di Tala yang datanya bersumber dari UPT Kelas III Kintap ada yang berstatus aktif dan tidak aktif. Namun yang masih jadi kendala adalah secara administrasi Pemerintah Kabupaten Tala masih kesulitan untuk mengakses dokumen-dokumen yang berkaitan dengan izin pelabuhan.

“Dengan adanya dokumen itu setidaknya kami dapat menginformasikan kepada yang bersangkutan bahwa pelabuhan tersebut punya izin atau izinnya telah habis dan setelah saya tanyakan kepada dua mantan Kepala Dinas Perhubungan terdahulu, ternyata juga tidak ada tembusan surat perizinan di tempat kami,” ujarnya.

Sehubungan dengan itu pula, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tala, Gentri, yang turut menghadiri rakor tersebut mengaku selama ini pemerintah daerah tidak mengetahui secara pasti terkait perizinan pelabuhan dan terminal khusus (TERSUS) atau terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) apakah perizinannya masih hidup atau sudah berakhir. Hal itu dikarenakan dari Kementerian Perhubungan tidak memberi tembusan kepada pemerintah daerah sehingga pihaknya merasa kesulitan untuk mengetahui status perizinan suatu pelabuhan.

Ia menyebutkan, KPK meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. Dan nantinya apabila izin suatu pelabuhan telah mati dan diketahui oleh pemerintah daerah maka pemerintah daerah bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Tak hanya Kepala Dinas Perhubungan Tala, turut mendampingi dalam acara itu Kepala Bappeda Tala Andreas Evoni, Inspektur Tala Sutrisno dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Tala Surya Arifani. (rzk/K-6)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya