Banjarbaru Diminta Bijak Mengelola Anggaran

Banjarbaru,KP – Kegiatan agenda rapat paripurna di ruang rapat Graha Paripurna gedung DPRD Kota Banjarbaru membahas mengenai penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) T.A 2020 dan pengumuman pemberhentian Walikota Banjarbaru Masa Jabatan 2016-2021.

Bahkan seperti yang diketahui Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani telah wafat, dan kini telah diberhentikan jabatannya melalui rapat paripurna yang diselenggarakan DPRD Banjarbaru, Rabu (19/08/2020).

Pemberhentian ini bersadarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketua DPRD Banjarbaru Fadliansyah menjelaskan, pemberhentian tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) DPRD Banjarbaru, yang kemudian diusulkan ke Menteri Dalam Negeri.

Dalam rapat tersebut juga disampaikan mengena pendapatan Kota Banjarbaru yang mengalami penurunan selama adanya pandemik Covid-19.

Berita Lainnya

Lagi, Gebrak Masker di Sungai Sumba

1 dari 357
Loading...

“Memang selama covid-19 ini berdampak pada banyak hal, dan pendapatan kita juga menurun. Namun dengan penurunan ini tentunya dituntut untuk adanya keseimbangan antara oemasukan dan pengeluaran daerah tetap stabil,” ujar Fadliansyah.

Dengan penyesuaian pendapatan dan biaya belanja, hal ini dikarenakan resiko yang masih mengintai dibeberapa aspek. Fadli menjelaskan pihaknya saat ini tengah berfokud pada tiga hal utama yang berkaitan dengan pandemi Covid-19, yakni Bidang kesehatan, Jaring pengaman sosial, dan Pemulihan Ekonomi.

Selama pandemi Covid-19, grafik Pendapatan Asli Daera Kota Banjarbaru menurunkan target PAD tahun ini hingga puluhan miliar rupiah.

Wakil Walikota Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan menyapaikan target PAD tahun ini diproyeksikan menurun dari 241 miliar menjadi 197 miliar. Tentu hal ini berdampak dengan menurunnya biaya belanja Kota Banjarbaru. Ada berbagai program yang ditunda seperti contohnya sektor pembangunan dan pertumbuha ekonomil

“Sektor pertumbuhan ekonomi biasanya bisa menargetkan sebanyak tujuh persen, sekarang hanya sekitar 2-3 persen saja,” ujar Jaya. (dev/K-3)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya