OJK Kalsel Dorong Percepatan Pemulihan Ekonomi

Banjarmasin, KP – Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan (OJK KR 9 Kalimantan) terus memantau penerapan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), baik yang dikeluarkan OJK maupun Pemerintah terkait restrukturisasi kredit, subsidi bunga, penempatan uang negara di bank umum dan program lainnya.

Bahkan kondisi perbankan di Kalimantan Selatan posisi 30 Juni 2020, secara umum memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan kepada pelaku usaha potensial.

Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan perbankan secara triwulanan dari triwulan I 2020 ke triwulan II 2020, dimana aset tumbuh dari Rp58,17 triliun menjadi Rp58,70 triliun, sejalan dengan pertumbuhan DPK dari Rp53,38 triliun menjadi Rp54,91 triliun.

Sementara itu Kredit turun dari Rp52 triliun menjadi Rp50,98 triliun, mengakibatkan rasio likuiditas perbankan semakin longgar dari 97,4% menjadi 92,85%, sedangkan rasio NPL perbankan membaik dari 2,86% menjadi 2,80%.

Kepala OJK Regional 9 Kalimantan Riza Aulia Ibrahim mengatakan hal itu pada acara Ngopi Baramian Lawan Awak Media, dalam Perkembangan Kebijakan Stimulus Covid-19 di Kalimantan di Sante Café, Rabu (12/8/2020).

Pada acara tersebut juga dihadiri Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (OJK Regional 9 Kalimantan Ahimsa, Kepala Dinas Koperasi & UKM Prov Kalsel Gustava Yandi, Pimpinan Wilayah Bank Mandiri Trilaksito Singgih, Pimpinan Wilayah Bank BRI Hery Santoso, Direktur Utama Bank Kalsel Agus Syabarudin, Kepala Cabang Bank BTN Cahya Pribadi, Bank Indonesia Kalsel Dadi Esa Cipta, Head of Business Banking Bank BNI Banjarmasin Yuyun Piastuti, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran ll Dirjen Perbendaharaan Kalsel Giri Susilo.


Bahkan dalam mendukung pemantauan program PEN, OJK KR 9 Kalimantan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Koperasi & UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Lembaga Jasa Keuangan (LJK), pelaku usaha, serta seluruh stakeholders untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dengan tetap menjaga stabilitas sektor keuangan di Kalimantan Selatan.

Berita Lainnya
1 dari 451
Loading...


OJK dalam mengantisipasi dampak pandemi COVID-19, telah mengeluarkan program stimulus melalui penerbitan POJK 11/2020 antara lain mengatur mengenai kebijakan restrukturisasi kredit perbankan dan POJK 14/2020 yang salah satunya mengatur mengenai kebijakan restrukturisasi pembiayaan dari perusahaan pembiayaan, serta dilanjutkan penerbitan 11 kebijakan stimulus lainnya di industri perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank.

Sejak diberlakukan 16 Maret 2020, program restrukturisasi kredit bank umum secara nasional sampai dengan 20 Juli 2020 telah mencapai Rp784,36 Triliun kepada 6,73 juta debitur, sementara itu di Kalimantan Selatan sampai dengan 30 Juni 2020 nilai restrukturisasi bank umum telah mencapai Rp5,85 triliun dari 68.851 debitur, untuk BPR/S nilai restrukturisasi telah mencapai Rp54,40 miliar dari 1.003 debitur, dan untuk Perusahaan Pembiayaan nilai restrukturisasi telah mencapai Rp1,86 triliun dari 49.089 debitur.

Pemerintah melalui PMK 70/2020 telah menempatkan dana di bank HIMBARA sebesar Rp30 triliun dengan tujuan menstimulus pemberian kredit 3 kali lipat atau Rp90 triliun, hingga posisi Juli 2020 secara nasional pemberian kredit terkait hal tersebut telah terealisasi sebesar Rp47,46 triliun. Selanjutnya hasil pemantauan OJK Regional 9 Kalimantan dalam rangka mengawal program PEN di daerah


‘’Kalimantan Selatan, telah terealisasi penyaluran kredit dalam rangka penempatan dana pemerintah oleh bank HIMBARA sebesar Rp699,77 Milyar,’’katanya.

Sehubungan dengan rencana alokasi penempatan dana pemerintah di BPD sebesar Rp20 triliun, OJK Regional 9 Kalimantan mendorong agar Bank Kalsel sebagai bank milik Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dapat memperoleh penempatan dana pemerintah dalam rangka PEN.

Terhadap program stimulus subsidi bunga, realisasi akumulasi pengajuan subsidi bunga dari debitur melalui perbankan (HIMBARA, BPD Kalimantan Selatan dan BPR/S) di Kalimantan Selatan telah mencapai Rp18,85 miliar dari 29.875 debitur.


OJK KR 9 Kalimantan juga menginisiasi kolaborasi dengan stakeholders terkait untuk melakukan pemetaan sektor dan pelaku usaha potensial.

Koordinasi dilakukan melalui video conference bersama perbankan yang tergabung dalam HIMBARA di Kalimantan Selatan, BPD Kalimantan Selatan, Dinas Koperasi & UKM Provinsi Kalimantan Selatan, dan Asosiasi Pelaku Usaha di Kalimantan Selatan.

Bahkan Kepala Dinas Koperasi & UKM Prov Kalsel Gustava Yandi mengakui
sebanyak 7.395 pelaku usaha yang masih memiliki demand pasar baik ditengah COVID19, selanjutnya informasi tersebut bersama dengan yang nantinya disampaikan oleh Asosiasi Pelaku Usaha di Kalimantan Selatan, akan menjadi bahan pertimbangan penyaluran pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.(vin/K-2)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya