Enam Fraksi Sampaikan Pemandangan Umum Atas R-APBD TA 2021

Paringin, KP – Enam fraksi di DPRD Kabupaten Balangan,  menyampaikan pemandangan umum terhadap satu rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Balangan tahun anggaran 2021 yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten Balangan dalam rapat paripurna DPRD, Selasa lalu.

Rapat paripurna anggota dewan ke 28 masa siding ke III tersebut dipimpin Ketua DPRD Balangan, Ahsani Fauzan SE didampingi Wakil Ketua II DPRD, H Ufi Wandi serta di hadiri Bupati Balangan, H Ansharuddin, perwakilan Forkopimda dan sejumlah Kepala OPD setempat.

Enam juru bicara fraksi DPRD menyampaikan pemandangan umumnya terhadap satu raperda tersebut, Frkasi Golkar dengan juru bicaranya Bahrul Ilmi menyampaikan,  bahwa upaya pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah orentasi dan tujuan utama dalam pembangunan, sehingga setiap rupiah yang dianggarkan dalam APBD oleh Pemerintah Kabupaten Balangan haruslah berbanding lurus dengan capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat Balangan.

Dan Raperda APBD merupakan sebuah Raperda yang sangat penting dan pedoman bagi penggunaan dana untuk pembangunan di daerah. Sehingga, apabila Kesalahan pengelolaan APBD, maka dapat mengakibatkan kerugian negara.

“Oleh karena itu Fraksi Golkar berpendapat bahwa Raperda yang telah dibahas nanti di harapkan benar-benar merupakan hasil dari kajian yang mendalam dan setiap Pasal yang telah dibahas tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujar Bahrul.    

M. Ifdadli SSos dari Fraksi PPP menginginkan serta mengusulkan untuk pembahasan Raperda APBD TA 2021 supaya dibahas secara seksama dan dilakukan dengan semua SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.

Menurutnya, pembahasan yang lebih teliti, terperinci dan cermat akan lebih baik dengan semua Dinas, Badan dan Instansi terkait, karena nantinya APBD ini selain adanya penyesuaian bagian – bagian dalam struktur APBD yang mengaharuskan adanya penyesuaian baik secara aturan maupun hal lainnya, juga untuk keberlangsungan sektor pembangunan di tahun 2021 bagi masyarakat kedepannya serta demi kemajuan Kabupaten Balangan.

Kemudian Frakri PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Hanil Tamjid mengharapkan Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Kemudian, Proyeksi pendapatan daerah dalam APBD setiap tahunnya harus ditetapkan berdasarkan asumsi–asumsi dasar baik makro maupun mikro.

Berita Lainnya
1 dari 280
Loading...

“Karena asumsi–asumsi dasar tersebut diperlukan untuk memproyeksikan besaran berbagai jenis dan obyek pendapatan daerah pada tahun yang akan dating,” katanya.

Fraksi NasDem yang disampaikan H Usman M mengatakan, proyeksi pendapatan daerah dalam APBD setiap tahunnya ditetapkan berdasarkan asumsi–asumsi dasar baik makro maupun mikro. Asumsi–asumsi dasar tersebut diperlukan untuk memproyeksikan besaran berbagai jenis dan obyek pendapatan daerah pada tahun yang akan datang.

Menurut Fraksi NasDem, permasalahan serta kendala yang terjadi disebabkan oleh kurangnya materi serta observasi di lapangan, sehingga kerap terjadi salah kalkulasi dalam hal anggaran.

“Inilah yang mungkin menjadi catatan penting bagi Pemerintah Daerah agar dapat memperbaiki serta mengembangkan beberapa aspek terkait dalam hal implementasi dan pelaksanaan Raperda ini di kemudian hari,” ujar Usman.

Pemerintah Daerah di usahakan agar benar – benar memperhatikan skala prioritas pembangunan daerah, Melakukan efisiensi pada belanja program pelayanan administrasi perkantoran dan hal terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Sementara, Fraksi Indonesia Raya Keadilan Sejahtera  melaui Hafiz Ansyari SPd memberikan catatan terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah diharapkan lebih meningkatkan pengawasan terhadap kinerja SKPD yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Balangan.

“Fraksi kami mengharapkan kepada pemerintah daerah melalui SKPD terkait untuk terus melakukan optimalisasi formulasi tata kelola pada setiap potensi PAD yang ada,” ujarnya.

Ditambahkannya, pemerintah daerah hendaknya lebih memperhatikan terkait infrastruktur khususnya di bidang pembangunan, terutama terkait perbaikan jalan rusak dan jembatan yang ada di Balangan.

“Untuk itu diperlukan perhatian khusus dan sinergisitas eksekutif dan legislatif dalam rangka menunjang dan mendukung program pembangunan secara bersama-sama,” tegas Hafis.

Sedangkan, Fraksi Amanat Bintang Demokrasi dalam pemandangan umumnya yang disampaikan Syaifullah dapat menerima Rancangan Perda APBD tahun anggaran 2021 untuk selanjutnya akan dilakukan pembahasan Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, serta dengan memperhatikan asumsi-asumsi yang telah dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2021. (jun/K-6)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya