BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menilai Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) tetap menjadi motor komunikasi masyarakat yang sudah teruji di lapangan, terutama dalam situasi darurat dan krisis yang tidak sepenuhnya bisa mengandalkan jaringan digital.
Hal itu disampaikan Gubernur yang sampaikan melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel, H.M. Muslim, saat membuka Rakerda RAPI VIII di Hotel Rodhita Banjarmasin, Sabtu (18/4/2025).
Di hadapan pengurus pusat dan peserta Rakerda se-Kalsel, Gubernur berharap forum tersebut melahirkan terobosan program strategis yang bisa dimitrakan dengan pemerintah daerah.
Menurutnya, organisasi seperti RAPI memiliki posisi penting dalam menjembatani arus informasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyampaian informasi kebencanaan, kondisi krisis, dan informasi penting lain yang membutuhkan respons cepat.
“Di era digital seperti sekarang, komunikasi berbasis internet memang dominan. Tapi pada kondisi tertentu, pola komunikasi seperti yang dimiliki RAPI justru sangat dibutuhkan dan tidak bisa dilepaskan,” ujarnya.
Ia menegaskan, peran RAPI telah teruji dalam berbagai kegiatan kebencanaan ketika jalur komunikasi lain mengalami kendala.
Ketua Umum RAPI Nasional, Riza Fachrial, menyebut Rakerda sebagai forum strategis untuk merumuskan panduan dan arah kebijakan organisasi di daerah.
Ia menegaskan, Rakerda bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang membahas persoalan nyata yang dihadapi anggota di lapangan.
Ia juga mendorong agar RAPI di daerah memperluas kerja sama dengan berbagai institusi, sebagaimana telah dilakukan RAPI Kalimantan Selatan.
Sedangkan Ketua RAPI Kalsel H. Rosehan NB menambahkan, pengurus RAPI di seluruh kabupaten/kota diminta segera menuntaskan legalitas organisasi dan menghadap pemerintah daerah setempat.
Langkah ini penting agar RAPI diakui secara sah dan dapat membangun kemitraan resmi, khususnya dalam penanggulangan bencana.
“Organisasi harus sah, diakui, dan tidak ilegal. Setelah itu, baru kemitraan bisa berjalan kuat,” ujarnya.
Menurut Rosehan, kemitraan tersebut selama ini terbukti efektif, terutama saat penanganan kebakaran hutan dan lahan, banjir, kebakaran permukiman, hingga insiden orang tenggelam di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan yang sulit dijangkau sinyal telepon seluler.
Dalam kondisi blank spot komunikasi, RAPI mampu menjembatani arus informasi antara lokasi kejadian dan pemerintah daerah.
Ia juga mengapresiasi dukungan pemda yang membantu operasional RAPI melalui fasilitasi hibah perangkat komunikasi, sehingga aktivitas anggota tetap berjalan, tidak hanya saat kegiatan seremonial tetapi juga dalam tugas lapangan sehari-hari.
Karena itu, pola silaturahmi dan koordinasi dengan pemda diminta diterapkan hingga tingkat kabupaten/kota. Setelah organisasi terdaftar dan diakui, RAPI di daerah diharapkan menjadi jembatan mitra pemerintah dalam mendukung berbagai program, terutama kebutuhan komunikasi masyarakat saat kondisi darurat.
Ketua Panitia Rakerda VIII, Rudiani, melaporkan kegiatan diikuti peserta dari seluruh wilayah dan digelar selama dua hari. Rakerda mengusung tema “Dengan Rakerda Kita Tingkatkan Solidaritas Anggota RAPI.”(nau/KPO-1)
