Kotabaru Diuntungkan Perpindahan Aset

Berita Lainnya
1 dari 141

Banjarmasin, KP – Pemerintah Kabupaten Kotabaru sangat diuntungkan dengan adanya perpindahan aset perikanan dan kelautan dari Pemkab setempat kepada Pemprov Kalsel.
“Kelihatannya justru Pemkab Kotabaru yang diuntungkan dengan perpindahan aset tersebut,” kata Pejabat (Pj) Bupati Kotabaru, Syarifuddin, saat kunjungan anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, belum lama ini, di Kotabaru.
Hal ini dikarenakan Pelabuhan Kotabaru dan Budidaya Perikanan Air Payau dan Laut (BPAPL) yang ada di Teluk Tamiyang, lebih menguntungkan dikelola Pemprov Kalsel, dibandingkan dikelola sendiri.
“Ini yang akan diselesaikan dalam waktu dekat, terutama memberikan pemahaman pada pihak-pihak terkait,” jelasnya, usai mendengarkan penjelasan Plt Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kalsel, Muhammad Fadli.
Ditambahkan, aset yang diserahkan kepada Pemprov ini, maka kabupaten akan sangat diuntungkan, daripada mengelola aset tersebut. “Kita akan memetakan masalahnya, agar bisa segera diselesaikan,” ujar penjabat yang merupakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalsel.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kalsel, Yani Helmi mengatakan, perpindahan aset kepada Pemprov ini merupakan amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
“Kita sengaja menginisiasi ini agar aset-aset dapat tertata dengan rapi yang mengarah kepada predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar politisi Partai Golkar.
Masalah aset ini, menurut Paman Yani, panggilan akrab Yani Helmi, tidak hanya pada Dinas Perikanan dan Kelautan, namun juga aset lainnya, seperti di Dinas Pendidikan dan lainnya. “Kita ingin aset daerah ini bisa tertata rapi,” tegas Paman Yani.
Lebih lanjut diungkapkan, dengan adanya kewenangan Pemprov terhadap Pelabuhan Kotabaru dan BPAPL yang ada di Teluk Tamiyang, akan memberikan dampak positif bagi seluruh pegiat perikanan dan kelautan dari hilir hingga ke hulu.
“Keuntungan bukan hanya dirasakan oleh pengusaha, tetapi juga dapat dirasakan oleh nelayan tangkap, pengolahan ikan hingga UMKM, sehingga akan meningkatkan ekonomi kerakyatan,” jelas wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel VI, meliputi Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.
Paman Yani menegaskan, aturan agar kewenangan diserahkan kepada Pemprov adalah hal yang harus dipatuhi, sehingga UU dalam pengelolaan ini benar-benar berjalan dengan tatanan yang ada.
“Kabupaten Kotabaru akan menerima manfaat yang sangat besar ketika aset diserahkan, terutama percepatan pembangunan akan dapat tercapai,” tambah Paman Yani. (lyn/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya