Banjarmasin, KP – Organisasi masyarakat Kalsel menuntut pemerintah untuk melakukan pemutusan hubungan diplomatik Indonesia dengan Perancis, menyusul pernyataan Presiden Prancis, Emmanual Macron, beberapa waktu lalu.
Sedikitnya, 16 organisasi ormas Islam di Kalsel, seperti Gerakan Aliansi Islam Bersatu (GAIB), Aliansi Jaringan Anak Kalimantan (AJAK) dan Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi demontrasi di depan gedung DPRD Kalsel, Senin (9/11/2020), di Banjarmasin.
Kecaman penyataan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, terkait penilaiannya terhadap Islam dan dukungan penerbitan ulang karikatur di majalah Charlie Hebdo.
Aksi ini merupakan yang kali kedua digelar, setelah pada Jumat (06/11) pekan lalu, tuntutan juga disampaikan oleh Forum Silaturahim Majelis Ta’lim Banjarmasin, di depan Kantor DPRD Kalimantan Selatan.
Berdasarkan pemantauan, massa bergerak dari titik kumpul di Lapangan RTH Kamboja, Jalan Anang Adenansi, dan longmarch menuju Kantor DPRD Provinsi di Jalan Lambung Mangkurat.
Sepanjang jalan, massa meneriakkan takbir dan bershalawat untuk memacu semangat para peserta aksi yang diperkirakan mencapai seratusan orang itu.
Salah seorang orator, Aspihani Ideris dalam pembacaan pernyataan sikap menyatakan sejumlah poin.
Di antaranya, mengutuk keras penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW atas pemuatan karikatur di majalah satire tersebut, bahkan turut dipasang di gedung-gedung pemerintahan Prancis.
Pihaknya juga menuntut hukuman mati bagi para penghina Nabi Muhammad SAW sebagaimana ketentuan dalam hukum syariat Islam.
“Kami meminta Indonesia sebagai negara terbesar umat muslim di dunia untuk bersikap tegas, memutus hubungan diplomatik dengan Prancis serta memboikot produk dari negara tersebut,” ungkapnya secara tegas di hadapan para peserta aksi, anggota kepolisian dan awak media. (lyn/KPO-1)
