SK Pokja Penertiban APK Bandel Tertahan, Simak Penjelasan Pemko

Banjarmasin KP – Surat Keputusan (SK) Kelompok Kerja (Pokja) penertiban ratusan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar peraturan atau bandel di Kota Banjarmasin ternyata belum juga ditandatangani oleh Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin.

Keadaan itu tentu saja mengganggu kinerja petugas yang ada dalam Pokja tersebut. Pasalnya, menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarmasin, Muhammad Yassar mengatakan jika Pokja tidak bisa bertindak tanpa persetujuan dari Pemko.

“Kita masih menunggu SK dari Bakesbangol terkait tim penertibannya, setelah itu baru bisa koordinasi dan penertiban,” ungkapnya pada Kalimantan Post melalui pesan singkat, Senin (16/11) kemarin.

Pria dengan sapaan Yassar itu mengklaim, jika pihaknya sudah mengajukan SK terkait pembentukkan Pokja Penertiban APK itu kepada Bakesbangpol Kota Banjarmasin.

“SK sudah siap, tapi kelihatannya masih menunggu tandatangan,” ujarnya.

Saat dikonfirmasi terkait hal itu, Kepala Bakesbangpol Kota Banjarmasin, Muhammad Kasman membenarkan jika saat ini SK Pokja tersebut masih tertahan di proses penandatanganan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Banjarmasin.

“Benar Pokja memang sudah dibentuk, tapi SK nya kan harus dengan keputusan Plt Wali Kota. Jadi saat ini prosesnya sudah masuk ke Kabag Hukum Pemko,” ucapnya, Selasa (17/11) pagi.

Berita Lainnya
1 dari 1.802

Menurutnya, setelah dikoreksi dan patut di SK-kan maka akan langsung turun SK Wali Kota, baru Pokja yang berisikan perwakilan dari Polri, Bawaslu dan Satpol PP Kota Banjarmasin bisa melakukan penertiban APK yang bandel.

Kendati demikian, pihaknya mengizinkan Pokja tersebut langsung bekerja jika Bawaslu Kota Banjarmasin menginginkan SK tersebut secepatnya diterbitkan untuk bisa mengeksekusi APK yang melanggar.

“Penertiban bisa saja dijalankan, dengan catatan dalam SK tersebut sudah ada konsep dan unsur-unsur yang akan mengikuti dalam Tim Pokja Penertiban APK,” jelasnya.

Pasalnya menurut Kasman, konsep dan unsur SK tersebut sudah final namun hanya terhalang tandatangan SK nya saja yang terlambat.

“Terlambatnya proses penandatanganan ini bukan dikarenakan posisi Plt Wali Kota yang tidak berada di tempat. Namun ini dikarenakan baru saja dirancang pembuatannya,” bebernya.

Terbentuknya Pokja tersebut, sambungnya, dikarenakan melihat peletakkan APK yang tidak teratur dan banyak yang melanggar peraturan.

“Insyaa Allah dalam waktu dekat ini akan kami rampungkan semua keperluannya,” imbuh Kasman.

Untuk diketahui, rencananya, Pokja Penertiban APK yang melanggar tersebut akan beraksi sebanyak tiga kali, yakni pertengahan dan akhir November, serta saat menjelang masa tenang dalam proses Pilkada tahun 2020.(Zak/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya