BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Persoalan sampah di Kota Banjarmasin kembali mencuat dan menjadi perhatian serius pemerintah. Kamis (30/4/2026) pagi, Wali Kota H. Muhammad Yamin HR memanggil jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ke Rumah Dinas di Jalan Dharma Praja. Pertemuan itu digelar sebagai respons atas kondisi di lapangan, di mana penanganan sampah dinilai belum maksimal, mulai dari sumber hingga ke tempat pembuangan akhir.
Dalam rapat tersebut, Yamin menyampaikan arahannya secara tegas tanpa banyak basa-basi. Ia menekankan kondisi ini tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut dan membutuhkan langkah cepat yang benar-benar dijalankan.
“Kita tidak punya waktu untuk menunggu, semua program yang sudah disusun harus segera dieksekusi, penanganan sampah ini harus berjalan dari hulu sampai hilir, bukan hanya sekadar rencana di atas kertas,” ujarnya.
Pernyataan itu memperjelas fokus pemerintah saat ini, yakni percepatan pelaksanaan program dan hasil nyata yang bisa langsung dirasakan masyarakat. Tidak ada lagi ruang untuk menunda, karena dampaknya sudah dirasakan warga dalam kehidupan sehari-hari.
Kepala DLH Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, menjelaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah pembenahan dari sumber sampah. Ia menyebut, arahan Wali Kota mengharuskan percepatan implementasi kebijakan, termasuk mendorong keterlibatan masyarakat sejak dari rumah.
“Arahan beliau jelas, kita harus mulai dari hulu, kami juga sedang menyiapkan Peraturan Wali Kota agar masyarakat ikut terlibat dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah,” jelas Ichrom.
Di sisi lain, persoalan besar juga muncul dari penutupan TPA Basirih yang berdampak langsung pada sistem pembuangan akhir. Salah satu kendala utama adalah belum optimalnya pemisahan antara air hujan dan air lindi, yang menjadi faktor penting dalam operasional TPA.
“Masalah pemisahan air hujan dan air lindi ini sedang kami kejar, ini jadi kunci supaya operasional TPA bisa kembali normal,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah kota juga mulai membuka peluang penggunaan teknologi pengolahan sampah yang lebih efektif. Sejumlah opsi telah diajukan dan dipertimbangkan untuk masuk dalam skema penganggaran, terutama untuk penanganan darurat. Meski begitu, keterbatasan anggaran dan kesiapan infrastruktur masih menjadi tantangan yang harus disikapi dengan realistis. (nug/KPO-3)
