Korupsi Merajalela di Kalangan Pejabat Negara

Oleh : Rizky Nurul Khotimah
Mahasiswa Fakultas Hukum ULM

Salah satu perbuatan melawan hukum yang merugikan negara adalah masalah korupsi. Korupsi adalah masalah tersembunyi yang tampaknya lumrah di negeri ini. Korupsi dicirikan sebagai kejahatan tanpa kekerasan yang melibatkan unsur tipu daya, ketidakjujuran, dan penyembunyian realitas. Korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai macam bentuk korupsi yang telah terjadi di Indonesia misalnya, korupsi pengadaan barang dan jasa, proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran dan suap, bahkan bantuan bantuan sosial (bansos) untuk rakyat miskin. Hingga akhir-akhir ini ada berbagai kasus korupsi terdeteksi satu per satu. Beberapa tersangka pada umumnya adalah pengusaha, pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, polisi, aktivis media, bahkan artis.

Berita Lainnya
1 dari 551

Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penerimaan suap terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2012 mengenai Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memberikan definisi Bantuan Sosial (bansos), adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Juliari Peter Batubara melakukan pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu, 06 Desember 2020 lalu kemudian ditetapkan sebagai tersangka korupsi. KPK mengungkap jika Menteri Sosial Juliari Batubara terlibat dalam penyalahgunaan dana bansos. Ia diduga menerima uang sebesar Rp.17 miliar. Julian terjar
ing OTT KPK pada Sabtu pukul 02.00 dini hari. Ia ditangkap KPK bersama dengan 5 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut sungguh ironis, karena korupsi akan menjadi faktor penghambat di segala bidang. Uang yang idealnya digunakan untuk pembiayaan masyarakat yang terkena dampak akibat adanya pandemi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan sebagainya menjadi terhambat karena anggaran telah dikorupsi oleh pejabat.

Fenomena korupsi yang semakin marak terjadi di negara ini nyatanya dapat di katakan sebagai kejahatan dalam hukum pidana. Ada tiga kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, masing-masing adalah individuale belangen (kepentingan individu), sociale of maatschappelijkebelangen (kepentingan sosial atau masyarakat), dan staatsbelangen (kepentingan negara). Jika dilihat, berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tindakan tersebut dianggap sebagai korupsi. Dalam kehidupan demokrasi Indonesia, praktik korupsi lebih mudah ditemukan di berbagai bidang kehidupan. Hal itu terjadi karena yang pertama, melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan umum, dan kepemilikan individu menjadi etika pribadi yang mendasari perilaku sosial sebagian besar masyarakat. Kedua, tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem integritas publik. Melihat contoh kasus di atas tentu dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan suatu kejahatan penyalahgunaan wewenang publik yang dilakukan secara kolektif dan terencana.

Agar dapat meminimalisir tindak kejahatan ini rasanya dibutuhkan sistem yang khusus, beberapa diantaranya adalah dengan memberlakukan beberapa poin dalam sistem perundang-undangan untuk memperkuat hukum serta menutup peluang terjadinya praktik kejahatan tersebut. KPK selaku pengawas dan pemberantas korupsi harus bisa lebih meningkatkan pengawasannya terhadap oknum yang ingin melakukan korupsi. Dengan adanya kinerja yang baik dari pihak pengawas korupsi, kasus korupsi di Indonesia ini bisa lebih berkurang dan membuat para koruptor jera dan bagi para oknum yang ingin melakukan korupsi akan berpikir kembali untuk melakukannya. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus melihat kedepannya agar sifat-sifat korup ini tidak menurun ke anak cucu, maka bentuklah watak bangsa mulai dari sekarang menjadi mental yang baik dan bertanggung jawab dalam segala hal baik secara moral maupun kelakuan. Tentunya melalui pendidikan dan sikap keteladanan dari pada pemimpin yang menjadi tombak utama sebagai cerminan dari pemerintah terhadap generasi penerus.

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya