Menambang Sebut-sebut “Pangeran” Berujung Dipolisikan

yang berwenang mengeluarkan izin menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin tersebut

BANJARMASIN, KP – Menambang sebut-sebut “Pangeran” berujung dipolisikan, Senin (11/1/2021).

Itu dilaporkan Direktur BLHI (Bina Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan), Badrul Ain Sanusi yang dalam laporan mengatasnamakan Parlemen Jalanan Kalsel, menyambangi Mako Dit Reskrimsus Polda Kalsel, Senin (11/1/2021).

Semua setelah menemukan indikasi penambangan liar serta prihatin atas kondisi bencana banjir yang hampir setiap tahun melanda sebagian daerah di Kalsel tiap tahunnya.

“Kedatangan kita bersama dua rekan ke Dit Reskrimsus Polda Kalsel bertujuan mengadukan dugaan aktivitas penambagan ilegal CV Hendra Wijaya,” kata Badrul Ain Sanusi, kepada wartawan.

Ia menuding, CV Hendra Wijaya melakukan aktivitas penambangan pasir kuarsa di kawasan Desa Gudang Tengah, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar tanpa izin sah.

“Kita sudah melakukan penelusuran atas izin yang ditunjukkan pihak perusahaan tersebut.

Namun ternyata pihak terkait yang berwenang mengeluarkan izin menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin tersebut.

Berita Lainnya

Sopir Bawa Sajam dan Pria Mabuk Diamankan

Belasan Remaja Kedapatan Konsumsi Miras

1 dari 1.336

Mereka menunjukkan IUP, padahal Pemkab setempat saya konfirmasi tidak pernah mengeluarkan izin saat itu.

Begitu juga instansi pemerintah terkait di tingkat Provinsi,” beber Badrul.

Di mana salah satunya terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan Bupati Kabupaten Banjar yang saat itu dijabat Khairul Saleh (Pangeran Khairul Saleh,red). 

“Setelah ditelusuri, dan dikonfirmasi ke Khairul Saleh ternyata yang bersangkutan tak pernah mengeluarkan IUP tersebut,” jelasnya.

Sehingga kesimpulan lanjutnya sangat kuat dugaan ini adalah ilegal. ”Memiliki dokumen ‘aspal’ (asli tapi palsu),” ujar Badrul.

Dari semua, ia meminta dalam hal ini Dit Reskrimsus Polda Kalsel bergerak untuk mendalami dugaan penambangan ilegal yang diadukan.

Badrul berharap, tidak ada upaya legitimasi atas suatu hal ilegal menjadi legal, siapapun termasuk oknum pejabat maupun aparat.

Selain ke Dit Reskrimsus, ia bersamasama juga akan mengadukan persoalan tersebut ke Dit Reskrimum Polda Kalsel yaitu terkait aspek dugaan pemalsuan dokumen oleh CV Hendra Wijaya. (K-2)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya