Pemkab Gelar FGD Implementasi Terhadap Percepatan Repormasi Birokrasi

Paringin, KP – Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan gelar Focussed Group Discussion (FGD) implementasi kebijakan lokal daerah terhadap percepatan repormasi birokrasi, yang dibuka Plh Bupati Balangan, Akhriani di Aula Griya Mayang Maurai komp Garuda Maharam, Senin (22/02/2021).

Narasumber FGD disampaikan oleh Bupati Balangan terpilih pada Pilkada 2020, H Abdul Hadi SAg MIKom yang dihadiri para Asisten, Kepala SKPD dan para Kepala Bagian (Kabag).  

Plh Bupati, Akhriani mengatakan dalam Reformasi Birokrasi mencakup pembenahan struktural pada aspek birokrasi dan pembenahan kultural meliputi perubahan pola pikir aparatur maupun budaya kerja. Selain itu juga reformasi birokrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tata kelola Pemerintah yang bersih dan baik.

“Hal ini sejalan dengan tiga sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah, “ujarnya.

Berita Lainnya
1 dari 414

Terpisah, Kabag Humas, Pimpinan dan Keprotokolan, H Syaifuddin Tailah mengungkapkan apa yang disampaikan Bupati Balangan terpilih pada Pilkada 2020, H Abdul Hadi SAg MIKom selaku narasumber mengatakan, Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik.

“Sesuai dengan vivi misi Abdul HAdi- Supiani (HAS) kemarin pada Pilkada 2020, HAS ingin menata kota membangun desa. Ini agar masyarakat Balangan yang ada di desa dapat merasakan kemajuan di desanya,” katanya.

“Sedangkan dalam efesiensi anggaran, HAS akan melakukan perampingan SKPD, pembatasan tenaga honor, penghematan biaya operasional kedinasan melalui selektif melakukan SPPD dan penggunaan mobil dinas,” jelasnya lagi.

Disamping itu tambahnya, dalam rangka peningkatan PAD “Kami (HAS) akan memberdayakan ekonomi local, pemberdayaan tenaga kerja local dan ASN harus tinggal dan belanja di Balangan,” imbuhnya.

Kebijakan ini,tidak untuk mengubah sistem lama tapi untuk tujuan agar anak daerah asli dapat bekerja dengan mudah,jangan sampai orang luar Balangan dapat dengan mudah bekerja sedangkan anak Balangan asli kesulitan untuk bekerja di tanah kelahirannya. (jun/K-6)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya