Lewat 26 Februari, Pj Wali Kota Banjarmasin Masih Tanda Tanya

Banjarmasin, KP – Sejak ditetapkan pada 18 Februari lalu, Penjabat (Pj) Sekda Kota Banjarmasin, Mukhyar resmi merangkap jabatan sebagai Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota.

Padahal jika berpatokan dengan hasil video conference yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, masa jabatan Plh Wali Kota yang dijabat Mukhyar hanya berlaku sampai tanggal 26 Februari 2021.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mukhyar ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan orang pemegang komando Pemerintahan di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan ini.

Keputusan tersebut muncul antaran hasil Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Banjarmasin yang diselenggarakan di akhir tahun 2020 kemarin masih disengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK), lantaran adanya gugatan dari salah satu Pasangan Calon (Paslon).

Saat ditemui awak media, Mukhyar merasa rentang waktu itu yang ia jalani bisa dikatakan sudah cukup lama. Karena masa menjabat sebagai Plh Wali Kota hanya sampai tanggal 26 Februari 2021.

Berita Lainnya
1 dari 3.201

“Sesuai apa yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam video conference beberapa waktu lalu, jika perselisihan Pilwali hanya sampai tanggal 26 Februari cukup diisi oleh Plh. Tapi kalau berlanjut sampai April diisi oleh Pj,” ungkapnya, Rabu (03/03) siang.

Ia mengaku, telah bertemu dan menyampaikan langsung perihal tersebut kepada Pj Gubernur Kalimantan Selatan, (Kalsel), Safrizal ZA, agar ada Pj Wali Kota Banjarmasin. Mengingat kewenangan Plh sangat terbatas.

Meski demikian, beberapa kandidat telah diusulkan kepada Kemendagri oleh Pemprov Kalsel untuk menduduki Pj Wali Kota Banjarmasin.

“Kalau pertimbangannya eselon dua cukup banyak. Seperti Pak Fajar Desira dan Hermansyah. Selain itu masih banyak yang memenuhi syarat,” ujarnya.

“Mungkin karena banyak persoalan lain, jadi belum terbaca,” pungkasnya.

Kendati demikian, Mukhyar menyebut bahwa yang paling penting dalam pemerintahan sebuah daerah adalah administrasi dan kegiatan tetap bisa berjalan.

“Baik itu diisi Pj atau Plh yang penting tetap jalan,” tutupnya.(Zak/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya