BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menangani persoalan mafia dan pelangsir Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dinilai semakin meresahkan masyarakat, khususnya para sopir angkutan dan pelaku usaha transportasi di daerah.
Pembentukan pansus tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah elemen, di antaranya SAKUTU (Sahabat Anti Kecurangan Bersatu), asosiasi sopir angkutan, serta berbagai pihak yang selama ini menyoroti maraknya dugaan penyelewengan distribusi BBM subsidi di Kalimantan Selatan, Kamis, 21/05/26.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Kartoyo, menegaskan bahwa pembentukan pansus ini menjadi langkah serius DPRD dalam mengawal distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi.
“Pansus ini dibentuk agar persoalan mafia BBM dan praktik pelangsiran bisa ditangani secara serius, terukur, dan melibatkan seluruh pihak terkait. Kami ingin hak masyarakat terhadap BBM subsidi benar-benar terlindungi,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, para sopir angkutan mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM subsidi akibat maraknya praktik pelangsiran menggunakan barcode dan kendaraan modifikasi. Mereka meminta pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap mafia BBM yang dinilai telah merugikan masyarakat kecil.
Selain itu, para perwakilan sopir juga mengusulkan pembentukan Satgas Anti Mafia BBM dan berharap dilibatkan sebagai mitra pengawasan di lapangan. Menurut mereka, praktik penyelewengan BBM subsidi selama ini telah berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan operasional transportasi.
DPRD Kalsel melalui pansus nantinya akan melakukan pendalaman terhadap berbagai persoalan distribusi BBM subsidi, termasuk koordinasi dengan pihak Pertamina, kepolisian, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Pansus juga diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperbaiki sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan.(nau/KPO-1)
