Yunan Chandra :
Idealnya Pemerintah Pastikan Anggaran Gaji Guru PPPK

Kepastian soal gaji dan tunjangan guru PPPK apakah seluruhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah

BANJARMASIN, KP – Anggota komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Yunan Chandra mengatakan, pemerintah harus memastikan anggaran untuk penyediaan gaji berikut tunjangan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Sebab menurutnya, hingga saat ini pemerintah belum memastikan tanggung jawab komponen apa saja terkait gaji berikut tunjangan yang nantinya diterima guru PPPK.” Apakah akan menjadi tanggungjawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah,” ujarnya.

Kepada {KP} Kamis (25/3/2021) kemarin ia mengatakan, kepastian ini dibutuhkan agar pemerintah tidak ada keraguan dalam mengusulkan formasi penerimaan guru PPPK.

Masalahnya ujarnya, karena hal ini terkait soal pertimbangan penyediaan anggaran apabila gaji serta tunjangan guru PPPK dibebankan kepada pemerintah daerah.

Apalagi lanjut Yunan Chandra mengatakan, jika dikaitkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor : 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.

“Dalam pasal 5 ayat (2) dalam Perpres itu menyebutkan, gaji dan tunjangan bagi PPPK yang bekerja di instansi pemerintah daerah dibebankan pada APBD,” ujarnya.

Disebutkan, sesuai ditargetkan pemerintah penerimaan guru PPPK tahun 2021 yaitu sebanyak 1 juta di seluruh Indonesia.

Berita Lainnya
1 dari 2.665

Sehingga menurutnya, untuk mencapai target itu dibutuhkan kepastian terutama terkait soal gaji dan tunjangan guru PPPK apakah seluruhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, atau justeru dibebankan kepada APBD.

Sebelumnya rencana pemerintah pusat merekrut guru dengan status PPPK ini diapresiasi Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Zainal Hakim.

Terkait formasi itu ungkapnya, dalam tahun 2021 ini Pemko melalui Dinas Pendidikan telah mengusulkan sebanyak 1.376 guru honor agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak tersebut.

” Usulan ini tentunya patut diapresiasi guna mewujudkan harapan guru honorer agar bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah,” kata Zainal Hakim.

Ia mengatakan. sebanyak 1.376 guru honorer yang diusulkan diangkat menjadi PPPK tersebut terdiri dari 1.049 guru SD dan 327 guru SMP.

Lebih jau Zainal Hakim mengakui, jika pengangkatan guru honorer jadi CPNS selama ini masih terkendala regulasi, yakini UU No : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bahkan dalam UU itu ujarnya, ada batasan soal umur jika guru honor ingin diterima sebagai ASN bila sudah berusia di atas 35 tahun, meski sudah lama mengabdi sebagai pendidik.

Dijelaskan, guru PPPK mempunyai hak yang hampir sama dengan guru berstatus PNS, baik soal gaji, mendapatkan tunjangan maupun menduduki jabatan.

” Yang membedakannya guru berstatus PPPK tidak mendapatkan pensiun sebagaimana diberikan kepada guru berstatus PNS,” demikian kata Zainal Hakim. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya