Komisi II DPRD Kalsel dan RSUD Ulin Laksanakan Dua Sosper di Kotabaru

Berita Lainnya

Mukhyar Apresiasi Keeksisan MB GPP

1 dari 2.972

Kotabaru, KP – Anggota DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi sosialisasi Perda Nomor 8 tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Tarif Pelayanan pada RSUD Ulin Banjarmasin yang tertuang pada Pergub Nomor 3 tahun 2019.
“Kita perlu memberikan penjelasan retribusi jasa usaha dan tarif RSUD Ulin Banjarmasin,” kata Yani Helmi, usai sosialisasi perda di Desa Stagen, Pulau Laut Utara, Kotabaru, Selasa (11/5) siang.
Bahkan, managemen RSUD Ulin Banjarmasin turun pada kegiatan sosper untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat di Kabupaten Kotabaru, tenang Perda Retribusi Jasa Usaha dan Tarif Pelayanan di RSUD Ulin.
Yani Helmi mengakui, apresiasi masyarakat Desa Stagen cukup tinggi untuk mendapatkan penjelasan tentang retribusi jasa usaha dan tarif pelayanan RSUD Ulin Banjarmasin.
“Banyak yang mempertanyakan terkait dua perda tersebut, termasuk tarif dan jasa layanan kesehatan di RSUD Ulin. Artinya, mereka memahami inti dari perda yang disampaikan,” tambah politisi Partai Golkar.
Ditambahkan, sosialisasi perda yang berlangsung selama tiga hari dari 9-11 Mei 2021 ini tersebut mampu menjadi jembatan informasi lanjutan bagi masyarakat lainnya.
“Sosialisasi ini sangat bagus sekali dilaksanakan terkhusus bagi masyarakat di Kalsel, tepatnya di Kabupaten Kotabaru sendiri,” jelas Paman Yani, panggilan akrab Yani Helmi.
Kasi Pelayanan Medik RSUD Ulin Banjarmasin, Muhammad Aini mengatakan, berterima kasih telah diberikan kesempatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terkait jasa dan tarif pada pelayanan kesehatan di rumah sakit milik Pemprov Kalsel.
“Kesempatan ini memungkinkan RSUD Ulin menjelaskan jasa layanan dan tarif kesehatan,” ungkapnya.
Terlebih, Aini menyebutkan, manfaat yang didapatkan apabila masyaakat telah mengetahui sepenuhnya tentang perda ini. Maka, pihaknya pun secara otomatis akan memberikan pelayanan terbaik di RSUD Ulin Banjarmasin secara maksimal.
“Mengingat, produk hukum yang dimiliki telah sesuai. Dimana, hal ini bertujuan agar pelayanan bisa berkesinambungan. Tentu, transparansi kepada masyarakat menjadi skala prioritas,” jelasnya. (lyn)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya