Silaturahmi dengan Wabup Kotabaru, Kakanwil Bahas Desa Sadar Hukum, Perlindungan KI serta Sinergitas Bersama Antar Instansi Pemerintah

Kotabaru, KP – Setelah memberikan penguatan pembangunan Zona Integritas di Lapas Kelas IIA Kotabaru, Tejo Harwanto selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan melanjutkan kegiatan di Kotabaru dengan melakukan silaturahmi dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Berhadir mewakili Bupati yang sedang melaksanakan agenda kedinasan di tempat terpisah, Andi Rudi Latif selaku Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru menyambut dengan baik kehadiran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan pada hari Selasa, (25/5/21) bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru.

Pada kegiatan silaturahmi dan koordinasi ini juga dihadiri oleh Ngatirah selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Divisi Administrasi, Kalapas Kotabaru, Hidayat, Kabapas Batulicin, Indra Gunawan, Kakanim Batulicin, I Gusti Bagus M. Ibrahiem beserta seluruh jajaran ASN Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin, Kabid Pelayanan Hukum, Riswandi, Kasubbag Humas, RB, dan TI, Eko Sulistiyono, Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN, Eko Herdianto.

Berita Lainnya
1 dari 224

Pada kesempatan ini Tejo Harwanto melakukan koordinasi terkait kondisi Lapas Kotabaru yang masih memiliki permasalahan overcrowded yang menjadi atensi bersama serta rencana operasional Lapas Batulicin sebagai salah satu solusi atas permasalahan overcrowded Lapas. “Selain itu kita juga memiliki rencana untuk mengaktifkan Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Kotabaru dengan kembali mengaktifkan eks gedung Kantor Imigrasi yang dulu pernah beroperasi, mengingatkan tingginya angka lalu lintas WNA yang masuk melalui pelabuhan Kotabaru,” ucap Tejo.

Kakanwil juga menyampaikan kepada Wakil Bupati Kotabaru dan jajaran yang hadir bahwa saat ini jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan termasuk Lapas Kotabaru sedang berproses membangun Zona Integritas untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Dilanjutkan oleh Ngatirah selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kalsel juga memohon dukungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk peningkatan layanan Kekayaan Intelektual dan menciptakan desa sadar hukum binaan Kanwil Kemenkumham Kalsel. “Kami juga memohon dukungan dalam hal layanan KI dan rencana kita untuk membina desa sadar hukum yang kedepannya akan didampingi dan dibina oleh Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Kalsel,” ucap Ngatirah.

Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru, Andi Rudi Latif menyambut baik usulan dan rencana kerja yang disampaikan oleh jajaran Kanwil Kemenkumham Kalsel dan siap untuk memberikan dukungan semaksimal mungkin. “Kita menyambut baik upaya yang dilakukan oleh Kemenkumham, khususnya dalam mengembangkan pelayanan bagi masyarakat Kotabaru,” ucapnya. (KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya