Jangan Jadikan Demokrasi MK

Berita Lainnya
1 dari 3.215

Banjarmasin, KP – Penyelenggaraan pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah diharapkan tidak menjadi demokrasi Mahkamah Konstitusi (MK), karena diputuskan MK.
“Karena demokrasi tertinggi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bukan keputusan MK,” kata Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kalsel Bidang Pemenangan Pemilu, H Puar Junaidi kepada wartawan, Selasa (29/6/2021), di Banjarmasin.
Hal ini menyikapi usainya pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Pemilihan Gubernur Kalsel, namun masih dibarengi dengan adanya gugatan yang masuk ke MK.
“Akhirnya demokrasi di Kalsel akan kembali diputuskan MK, apakah dimenangkan pasangan calon atau PSU kembali, karena adanya ketidakpuasan atau gugatan dari pasangan calon lainnya,” tambahnya.
Kendati demikian, Puar Junaidi tidak menyalahkan pasangan calon yang mengajukan gugatan keberatan atas hasil perhitungan suara PSU, karena memang Undang-Undang Pemilu memberikan ruang tersebut.
“Ini harus menjadi perhatian DPR RI untuk merubah UU Pemilu, agar pelaksanaan Pemilu bisa langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil, tanpa memberikan ruang gugatan,” jelas Puar Junaidi.
Menurut Puar Junaidi, pertimbangan ini harus diperhatikan dengan berkaca pada pelaksanaan Pilkada Kalsel, yang merupakan kejadian luar biasa dan menyedot perhatian semua pihak.
“Pada PSU yang diawasi ribuan personil keamanan, masih dicurigai terjadinya money politic dan kecurangan,” tegasnya.
Padahal, pelaksanaan PSU pada 9 Juni 2021 lalu tidak hanya diawasi ribuan personil dari TNI dan Polri, namun juga KPU dan Bawaslu RI agar pelaksanaan berjalan lancar dan tanpa terjadi kecurangan. Sedangkan pengawasan hanya dilakukan di 801 TPS yang tersebar di tujuh kecamatan yang ada di tiga kabupaten/kota.
Jika memang terjadi kecurangan pada pelaksanaan PSU, maka relawan atau tim bisa melakukan operasi tangkap tangan, sehingga bisa langsung mendiskualifikasi peserta yang melakukan kecurangan.
“Gugatan di MK hanya membuka ruang demokrasi di atas demokrasi. Dimana pilihan masyarakat tidak dihargai, bahkan dianulir,” ungkap Puar Junaidi.
Selain itu, melihat pada putusan MK lalu juga berimplikasi pada gugatan hukum, seperti soal penggelembungan suara di Kabupaten Banjar yang menjadi alasan dilaksanakan PSU, namun belum bisa dibuktikan secara hukum di pengadilan.
“Kita harapkan tidak terjadi lagi gugatan yang menyebabkan pembangunan di Kalsel menjadi stagnan, karena tidak ada kepala daerah yang definitif dalam mengambil kebijakan,” ujarnya. (lyn/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya