Pelaihari, KP – Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai kebijakan strategis pemerintah dalam mendorong perekonomian Tanah Laut (Tala) diibaratkan sumber mata air bagi warga pegiat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Tala. Pernyataan tersebut diungkapkan Bupati Tala HM Sukamta dalam arahannya pada Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), bertempat di Ruang Barakat Sekretariat Daerah (Setda) Tala, Rabu (16/6/2021).
“Permodalan usaha melalui KUR ini ibarat mata air bagi warga kita yang ingin mengembangkan usahanya, apalagi di masa pandemi sejak tahun lalu, banyak usaha yang terdampak dan perlu diperkuat kembali dengan dana KUR. Namun perlu perhitungan dan kesungguhan dari warga yang memakai KUR, kalau tidak, bukan jadi sumber mata air, tapi malah bisa jadi air mata”, ujar Sukamta disambut riuh tawa peserta FGD.
Lebih lanjut Sukamta menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap perbankan yang menyalurkan KUR. Pihaknya menyadari pasti ada kendala di lapangan baik itu terkait persyaratan warga yang tidak memenuhi, tunggakan KUR ataupun kendala teknis lainnya.
“Pemerintah daerah sangat mendukung upaya perbankan dalam menyalurkan KUR kepada warga, ini sangat penting, tidak sedikit warga kita yang sudah terbantu usahanya. Ada yang usaha awalnya kecil menjadi lebih berkembang. Pihak perbankan juga bisa melakukan sosialisasi langsung kepada warga dalam program Manunggal Tuntung Pandang bersama kita ke desa-desa”, pungkasnya.
Pada tahun 2019 lalu Tala berhasil meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah terbaik pertama pendukung program KUR untuk kategori kabupaten/kota luar pulau jawa. Di tahun 2020, realisasi KUR di Tala mencapai Rp. 295 miliar. Walau dalam kondisi pandemi, usaha sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan masih tergolong aman dan menjadi debitur terbanyak pada program KUR.
Turut berhadir pada FGD tersebut, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Kalimantan Selatan Sulaimansyah, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Tala H Akhmad Hairin, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 9 Kalimantan, perwakilan perbankan, perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, dan perwakilan masyarakat penerima manfaat KUR. (rzk/K-6)
