Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Capai Rp1 Triliun

Banjarmasin, KP – Tunggakan pajak kendaraan bermotor hampir mencapai Rp1 triliun, sehingga perlu dicarikan solusinya dalam rangka meningkatkqn pendapatqn asli daerah (PAD) Kalsel.

“Tunggakan pajak kendaraan bermotor hingga saat ini hampir Rp1 triliun,” kata Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA kepada wartawan usai paripurna dewan, Kamis (17/6/2021), di Banjarmasin.

Safrizal mengatakan, tunggakan pajak ini merupakan akumulasi yang ditemukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel dalam lima tahun terakhir.

“Tunggakan ini juga dipengaruhi pandemi Covid-19,” tambahnya, didampingi Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK.

Untuk itu, Pemprov Kalsel meminta BPKP melakukan audit penyebab tunggakan pajak sekaligus meminta bagaimana solusi mengatasi tunggakan pajak tersebut, agar mampu menambah pendapatan daerah di tengah pandemi ini.

“Kita akan bersikap tegas dan siap mengambil keputusan jika diperlukan untuk menagih tunggakan tersebut,” jelas Safrizal.

Misalnya, dengan menghapusan denda pajak kendaraan bermotor agar masyarakat mau membayar pajak kendaraan bermotor.

Berita Lainnya
1 dari 863

“Kebijakan seperti apa di ambil. Kita minta kepala BPKP untuk mengecek mengaudit dalam dua tiga minggu sudah ada hasil rekomendasinya,” jelas Safrizal.

Jika hal tersebut segera ditindaklanjuti, tentu akan menjadi masukan pendapatan yang lumayan buat daerah yang kini turun akibat Pandemi Covid-19.

Kepala BPKP Perwakilan Kalsel, Rudy M Harahap mengatakan rekomendasi itu sebelumya sudah disampaikan dalam audit dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). BPKP usul supaya pemerintah daerah menerapkan tax clearance atau tak ada tunggakan pajak saat akan membayarkan layanan publik.

“Seperti di DKI Jakarta mereka menerapkan tex clearance. Setiap yang akan melakukan pembayaran layanan publik akan tertahan jika belum membayar pajak,” kata Rudy.

Selain itu pihaknya juga meminta supaya pemerintah daerah lewat penegak hukum bisa makin menyadarkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan. Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK mendukung langkah yang diambil Pemprov Kalsel untuk menagih tunggakan pajak kendaraan bermotor.

“Karena pendapatan dari pajak ini diperlukan untuk membiayai pembangunan daerah,” kata Supian HK.

Selain itu, juga menyarankan penghapusan kendaraan bermotor di sejumlah SKPD yang tidak bermanfaat bagi daerah.

“Daripada menumpuk dan tidak bermanfaat, lebih baik kendaraan bermotor tersebut dilepas atau dilelang,” tambah politisi Partai Golkar. (lyn/K-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya