Wabup Bersama Ketua DPRD Tapin Ikuti Rakor

Rantau, KP – Wakil Bupati Tapin, H Syafrudin Noor SSos didampingi Ketua DPRD Tapin, H Yamani SAK menghadiri sekaligus mengikuti rapat koordinasi dan sosialisasi program-program strategis Kementerian ATR/BPN RI, bertempat di Hotel Mercure Banjarmasin, Sabtu (12/6/2021) kemarin.

Dalam pertemuan itu digelar oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang dihadiri anggota DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda dan staf khusus Menteri ATR/BPN Bidang Kelembagaan, Dr Teuku Taufiqullah MSI dan juga para kepala daerah, Pimpinan DPRD dan Penjabat Lingkup Se Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya Teuku Taufiqullah mengatakan bahwa kementrian ATR BPN sudah melaksanakan transformasi digital dalam layanan pertanahan yaitu sertifikasi tanah, HT elektronik, Roya dan informasi zona nilai tanah.

“Dengan adanya layanan tersebut sebagai upaya meminimalisir sengketa tanah, mencegah praktiok mafia tanah dan tumpang tindih sertifikat tanah serta memotong jalur birokrasi yang dikeluhkan masyarakat, “ujarnya.

Kementerian ATR/BPN telah mengeluarkan produk PTSL sebanyak 5,4 juta (2017), sebanyak 9,3 juta (2018), dan sebanyak 11,2 juta (2019).

“Dikarenakan pandemi Covid-19, setelah recopusing, terealisasi hanya 6.8 juta bidang saja dan untuk Kalimantan selatan pada tahun 202 Kementrian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan sebanyak 100.134 bidang tanah, “ungkapnya.

Berita Lainnya
1 dari 266

Sementara Wakil Bupati Tapin, Syafrudin Noor usia mengikuti sosialiasi, mengatakan sangat mendukung kegiatan rapat koordinasi ini, apalagi membahas tentang sertifikat tanah, baik tanah milik pemerintah maupun masyarakat.

“Informasi yang saya peroleh di Tapin ada 4750 sertifikat tanah yang dibuat BPN Tapin secara gratis. Sepanjang tahun 2020 selesai 1.366 sertifikat dan untuk sisanya akan diselesaikan tahun ini,’’ ujarnya.

Dengan adanya sertifikat tanah kepada warga masyarakat tentunya dapat menjadi bukti tentang kepemilikan tanah, kemudian juga bisa di gunakan untuk jadikan jaminan untuk mendapatkan uang di Lembaga keuangan.

“Adanya sertifikat resmi dikeluarkan pemerintah tentunya bisa dimanfaatkan untuk perekonomian dalam hal menambah modal usaha,“ ujar Wabup.

Sementara Ketua DPRD Tapin, Yamani, sangat senang bisa hadir pada kegiatan sosialisasi ini. Karena membahas tentang sertifikat tanah dan tahu bagaimana proses dalam pembuatan sertifikat untuk diteruskan kembali kepada masyarakat agar bisa mengurus sertifikat hak milik (SHK) ke BPN.

Sebagai wakil rakyat tentunya tahu berbagai permasalahaan terkait pertanahan khususnya di Kabupaten Tapin dan Kalimantan selatan pada umumnya, sehingga kalau terjadinya konflik atau tumpang tindih kepemilikan tanah, pihaknya memiliki tanggung jawab konstitusional untuk terlibat membantu menyelesaikan permaslahan tersebut.

“Supaya konflik tumpang tindih antar warga atas kepemilikan tanah atau lahan serta bangunan bisa dihindari,” pungkasnya. (abd/K-6)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya