Tanbu Raih Predikat WTP yang Ke Delapan Kali

Batulicin, KP – Predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kembali diraih Pemereintah Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini setelah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2020 diaudit BPKP RI Kalimantan selatan.

Perolehan opini WTP ini sudah yang ke d3lapan kali. Perolehan opini ini dihadiri langsung Kepala Perwakilan BPK RI Kalsel. Selain Kepala BPK RI, hadir juga Bupati Tanbu HM dr Zairullah Azhar, Ketua DPRD Tanbu, H Supiansyah, Sekda Tanbu, H. Ambo Sakka, Kaban BPKAD, H. Syamsuddin, serta Kepala Inspektorat Tanbu, H. Riduan. Kepala Perwakilan BPK RI Kalsel, M. Ali Asyhar mengatakan, pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD ini memperhatikan empat hal.

Empat hal dimaksud, pertama kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kedua kecukupan pengungkapan, ketiga kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan, dan empat efektifitas sistem pengendalian intern. “Pemeriksaan keuangan ini tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan,” ungkapnya saat menyampaikan sambutannya, Jumat 11/6.2021. 

Meski begitu, ia menjelaskan jika pemeriksa menemukan ada penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka haruslah diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Berita Lainnya
1 dari 513

Disamping itu, ia menambahkan opini diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini WTP pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan, bukanlah merupakan jaminan tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari.

“Hal ini perlu kami sampaikan, mengingat masih banyak terjadi kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK,” terangnya. Menurutnya, ada sekitar dua bulan pihak BPK melakukan pemeriksaan LKPD TA 2020 dalam pembatasan kondisi COVID-19. Hasilnya, berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dapat disimpulkan bahwa penyusunan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual.

“Telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporan keuangan 2020 telah didukung dengan SPI yang efektif sehingga BPK menetapkan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Tanah Bumbu adalah Wajar Tanpa  Pengecualian (WTP),” katanya.

Lebih lanjut, ia mengucapkan selamat atas perolehan opini WTP secara berturut-turut selama delapan kali telah didapatkan.

“Opini WTP ke delapan kali dari BPK ini dapat diperoleh karena adanya dukungan yang maksimal dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah serta kerjasama yang baik dari seluruh SKPD dan entitas yang terkait dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah,” tandasnya. (rel/han)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya