Bupati: “Berdasarkan UU, PBB Perdesaan Perlu Dilakukan Perubahan”

Tanjung, KP – Untuk mengoptimalisasikan pendapatan daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tabalong perlu dilakukan perubahan, di antaranya badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat, menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

Hal itu, diungkapkan Bupati Tabalong Drs H Anang Syakhfiani M.Si, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tabalong ke-11 dan 12 Masa Sidang II Tahun 2021 di Gedung Graha Sakata, belum lama tadi.

Menurut Anang, untuk PBB perdesaan dan perkotaan perlu dilakukan perubahan, dan berdasar undang-undang untuk optimalisasi pendapatan daerah.

Sedangkan untuk perubahan perusahaan air minum PDAM, lanjut Anang, sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 23 Tahun 2014, “perubahan ini sebagai tindak lanjut sekaligus menindaklanjuti peraturan pemerintah nomor 54 perubahan badan hukum PDAM menjadi Perseroda,” ujarnya.

“Ini sangat penting sebagai transformasi dan reformasi menghadapi IKN,” demikian ujar Bupati Tabalong.

Berita Lainnya
1 dari 276

Terkait kegiatan paripurna dewan hari itu, diagendakan penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2020, Raperda Perubahan atas Perda Kabupaten Tabalong No. 02 Tahun 2013, tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Raperda Perubahan Atas Perda Kabupaten Tabalong No.2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Sedangkan Ketua DPRD H Mustafa mengatakan selamat atas diraihnya laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Ke-7 yang menjadi catatan baik pengelolaan daerah.

“Diharapkan kedepan dapat ditingkatkan dan dipertahankan untuk Tabalong lebih baik,” ujarnya.

Adapun latar belakang dilakukannya perubahan status tersebut sesuai amanat pemerintah nomor 54 Tahun 2017 agar dapat membantu dunia usaha, percepatan pembangunan dan peningkatan ekonomi.

Selain lebih mengutamakan pelayanan terhadap warga pelanggannya, usai ditetapkan DPRD meminta setelah ditetapkan agar pemerintah segera membuat peraturan bupati (Perbup). (ros/K-6)
 

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya