Dewan Agendakan Bahas KUA-PPAS 2022 

Banjarmasin, KP – Setelah menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, DPRD Kota Banjarmasin disibukan melakukan pembahasan terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2022.

“Hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) Dewan, pembahasan KUA/PPAS APBD tahun 2022 dijadwalkan dimulai 29 Juli,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali, Senin (19/7/2022).

Matnor Ali mengungkapkan, pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2022 ditargetkan sudah selesai paling selama satu pekan dan dijadwalkan sesegeranya diparipurnakan untuk disahkan.

Masalahnya, setelah KUA/PPAS disahkan dewan kembali akan disibukan dengan pembahasan Rancangan APBD Perubahan tahun 2021. “Kemudian, melakukan pembahasan RAPBD tahun anggaran 2022,” tambahnya.

Menurut unsur pimpinan dewan dari Fraksi Partai Golkar ini, ketentuan itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 jo Permendagri Nomor 77 tahun 2020, tahapannya adalah KUA/PPAS murni dan RAPBD Perubahan bila disampaikan secara bersamaan ke DPRD paling lambat pada minggu kedua Juli dan disepakati paling lambat minggu kedua Agustus.

Selanjutnya kepala daerah  wajib menyampaikan Rancangan APBD paling lambat minggu kedua September.

“RAPBD ditetapkan dan di sepakati bersama antara Pemko dan dewan paling lambat 1 bulan sebelum berakhir tahun anggaran berjalan atau paling lambat 30 November,” katanya.

Menyinggung KUA dan PPAS, Matnor Ali menjelaskan, sesuai ketentuan berlaku KUA-PPAS yang telah disepakati akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD antara Pemko dengan DPRD sampai ditetapkan menjadi APBD yang nantinya dituangkan dalam Perda.

Berita Lainnya
1 dari 3.257

Matnor Ali menegaskan, pembahasan KUA/PPAS ditargetkan selesai pada Agustus. Setelah itu paling lambat September, Pemko sudah menyampaikan Pengantar Nota Keuangan terhadap RAPBD untuk tahun berikutnya. 

“Masalah karena sesuai ketentuan untuk pembahasan RAPBD paling lambat sebelum berakhirnya tahun anggaran atau paling lambat sebelum akhir Desember harus sudah disahkan dan ditetapkan menjadi Perda,” ujarnya.

Menurutnya, keterlambatan dalam mengesahkan RAPBD, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 321 ayat (2).

Dalam ketentuan itu, disebutkan DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama Rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulai tahun anggaran dapat dikenai sanksi administratif, berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama enam bulan.

Matnor Ali menegaskan,  pembahasan tahapan terkait RAPBD tidak bisa ditunda-tunda, karena menyangkut realisasi pelaksanaan jalannya pemerintahan, sekaligus merealisasikan pembangunan untuk kepentingan masyarakat.

Ditegaskan, bahwa KUA/PPAS yang telah disepakati tidak boleh diubah pada saat nantinya Pemko menyampaikan Pengantar Nota Keuangan RAPBD untuk tahun berikutnya.

“Karena itu saat pembahasan RAPBD 2022 nanti dewan harus benar-benar teliti, apakah sudah sesuai dengan KUA/PPAS yang sebelumnya telah disepakati,” katanya 

Sebelumnya dalam penyampaian KUA PPAS APBD tahun 2022, Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina menguraikan APBD 2022 dirancang sebesar Rp1,66 triliun. Angka itu belum termasuk DAK dan DID karena masih menunggu keluarnya Perpres. (nid/K-3) 

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya