PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) sampai saat ini masih kesulitan melakukan mengevaluasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini telah disalurkan kepada pelaku usaha.
Pasalnya, data penerima tidak dibuka secara rinci kepada pemerintah daerah oleh pihak penyalur, yakni lembaga perbankan.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalteng Rahmawati mengatakan, data yang diterima dari pihak perbankan selama ini hanya berupa gambaran umum penyaluran, seperti sektor usaha penerima KUR.
“Data yang kami terima hanya sebatas gambaran umum, misalnya penyaluran di sektor perdagangan atau pertanian. Kami tidak menerima data nama maupun alamat penerima,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).
Menurut Rahmawati, keterbatasan data itu membuat dinas kesulitan mencocokkan penerima KUR dengan basis data pelaku usaha yang dimiliki pemerintah daerah.
Padahal, pencocokan data dinilai penting untuk melihat apakah penyaluran KUR sudah tepat sasaran dan benar-benar menyentuh pelaku UMKM yang aktif di lapangan.
“Kalau data penerima bisa dicocokkan dengan data pelaku usaha yang kami miliki, tentu akan sangat membantu untuk evaluasi dan pembinaan lanjutan,” katanya.
Ia menyebut dalam forum koordinasi, pihak perbankan umumnya hanya menyampaikan total nilai penyaluran dan jumlah penerima, tanpa membuka identitas penerima dengan alasan kerahasiaan data.
Kondisi itu membuat pemerintah daerah hanya bisa berperan sebatas fasilitasi data dan pendampingan UMKM, tanpa punya kewenangan dalam proses penyaluran maupun penentuan penerima.
Puhaknya berharap ada keterbukaan data yang bisa diakses daerah, “setidaknya untuk kepentingan evaluasi dan pembinaan UMKM agar program ini lebih tepat sasaran,” ucapnya.(drt/KPO-4).
