Animo Masyarakat Bayar Pajak Masih Rendah

Banjarbaru, KP – Pemprov Kalsel sudah sejak tanggal 9 Agustus lalu menjalankan program relaksasi pajak Bauntung 9.9 dengan harapan mampu menggenjot sektor pendapatan. Relaksasi yang diberikan berupa diskon pokok pajak dan penghapusan denda administrasi pajak.

Nyatanya animo masyarakat hingga akhir September disebut masih rendah. Hal tersebut disampaikan Kabid Pengelolaan Pajak Daerah Badan Keuangan Daerah Kalsel, H. Rustamaji.

Menurut Rustamaji, masyarakat masih banyak yang menunda bayar pajak kendaraan, sebabnya pendapatan yang menurun akibat pandemi.

Disampaikannya, program Bauntung 9.9 akan berakhir pada 9 Oktober mendatang. Diakui Rustamaji, target pendapatan yang diharapkan pun bakal susah terpenuhi, karena sampai di penghujung bulan September pendapatan masih jauh dari target yang diharapkan.

“Tanggal 30 September ini kita umumkan capaiannya. Kita juga terus mengumpulkan masukan di lapangan sekaligus melakukan evaluasi. Segala kendala akan kita laporkan kepada BPKP yang selanjutnya akan memberikan rekomendasi. Kita juga terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Jasaraharja,” bebernya.

Berita Lainnya
1 dari 973

Disebutkannya, yang menunda pembayaran pajak tidak hanya orang perorangan, beberapa perusahaan yang usahanya tetap berjalan dengan bagus, namun masih menunggak bayar pajak.

Rustamaji berjanji akan melakukan tindakan tegas dengan mendatangi perusahaan untuk menjemput langsung pembayaran pajak yang tertunda.

“Perusahaan yang bagus usahanya dan mampu bayar pajak tapi tidak mau bayar akan kami tagih langsung. Kontribusi mereka masih kurang untuk APBD Banua,” terangnya.

Ia berujar pihaknya sudah mengantongi perusahaan-perusahaan mana saja yang masih “ogah” bayar pajak. Pihak pemprov akan koordinasi dengan SKPD di kabupaten/kota yang lebih tahu wilayah setempat.

Dari perhitungan yang sudah dilakukan, ternyata tunggakan pajak oleh perusahaan jumlahnya tidak sedikit. “Jumlahnya ratusan miliar,” ungkap Rustamaji.

Ia mengakui saat ini pemerintah sangat memerlukan pemasukan untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi.(mns/K-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya