Terdakwa Korupsi Alkes RSUD Ulin Diganjar MA Tiga Tahun Penjara

untuk mengesekusi terdakwa pihak masih menunggu salinan keputusan MA

BANJARMASIN, KP – Mahkamah Agung (MA) beda pendapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama Banjarmasin. MA malah mengganjar H Misrani, karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin dengan hukuman penjara selama tiga tahun, serta pidana denda Rp50 juta subsidair selama tiga bulan kurungan.

Demikian salah satu bunyi petikan putusan Majeli Hakim Agung Nomor 2690 KIPid.Sus/2020.

Hal ini dibenarkan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin melalui Kasi Pidsus Arief Ronaldi kepada awak media, Senin (20/9).

Disebut Arief untuk mengesekusi terdakwa pihak masih menunggu salinan keputusan MA tersebut melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin.

Dalam putusan tersebut terdakwa juga diperhitungkan tahanan yang perlu dijalani sewaktu proses persidangan.

Untuk mengeksekusi terdakwa, ujar Arief, menunggu salinan putusan yang akan disampaikan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Berita Lainnya
1 dari 1.535

Seperti diketahui terdakwa pada tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, dibebaskan oleh majelis hakim Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang dipimpin hakim waktu itu Purjana, pada April 2020.

Majelis hakim antara lainnya menyebutkan dalam proses persidangan JPU tidak dapat membukti dakwaannnya.

Untuk itu majelis memerintahkan kepada JPU untuk segera mungkin membebaskan terdakwa Misrani dari Lapas Teluk Dalam Banjarmasin, dan memulihkan nama baiknya dan martabat terdakwa.

Terdakwa didakwa oleh JPU melakukamn tindakan korupsi pengadaan alat kesehatan pada RSUD Ulin Banjarmasin dengan nilai kerugian mencapai Rp3,1 miliar lebih dari anggaran Rp12,8 miliar

Seperti diketahui terdakwa oleh JPU dituntut penjara selama empat tahun dan enam bulan, serta pidana denda Rp200 juta subsidair selama enam bulan. Dalam tuntutan JPU tidak mencantumkan adanya kerugian negara. Sebab menurut JPU dalam fakta persidangan hal ini tidak terungkap.

Dalam tuntutannya JPU mematok pasal 3 jo serta pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU RI No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

JPU dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin mendakwa, kalau yang bersangkutan diduga telah melakukan perbuatan korupsi pada proyek pengadaan alat kesehatan tahun anggaran 2015.

Korupsi yang dilakukan terdakwa tersebut dalam pengadaan alat kesehatan, dimana terdapat diskon dari pemenang lelang yang tidak dikembalikan kepada negara. Jaksa beranggapan dalam penetapan harga barang alat kesehatan yang ditetapkan tidak wajar sehingga berdasarkan perhitungan dari BPKP Kalsel ada kerugian mencapai Rp3,1 miliar lebih dari anggaran Rp12,8 miliar. (hid/K-4)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya