Hadirkan Seluruh Pemegang Saham dan DPRD Provinsi, Kabupaten & Kota, Bank Kalsel Gelar Seminar Pemenuhan Modal Inti BPD

Banjarmasin, KP _ Kewajiban akan pemenuhan modal inti yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK (POJK) No. 12/POJK.03/2021, semakin menjadi perhatian serius oleh Bank Kalsel dan para pemegang sahamnya. Hal ini tergambar dalam
kegiatan Seminar Pemenuhan Modal Inti Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang diselenggarakan oleh Bank Kalsel dengan mengundang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gubernur Kalsel, Ketua DPRD Provinisi Kalsel, OJK, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Kalsel serta para pejabat terkait di Grand Dafam Q Hotel, Banjarbaru (16/11).

Acara ini diselenggarakan dengan tujuan mengumpulkan seluruh pemegang saham Bank Kalsel tidak terkecuali Gubernur Kalsel untuk menyatukan persepsi agar nantinya dapat bersama – sama membuat komitmen untuk penguatan Bank Kalsel.

Dengan berkumpulnya para pemegang saham beserta para pejabat terkait di atas, seminar ini menjadi tempat diskusi yang tepat untuk
menemukan solusi pemenuhan modal inti di tengah adanya refocusing anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

I G.K. Prasetya selaku Plt. Direktur Utama Bank Kalsel menyampaikanada beberapa alternatif yang dapat membantu penyertaan modal inti Bank Kalsel. Dengan skenario agar keuangan daerah tidak terlalu terbebani di tengah pandemi.

“Kami menyadari bahwa jika kewajiban pemenuhan modal inti sepenuhnya dibebankan pada APBD tentunya akan sangat memberatkan keuangan daerah.

Berita Lainnya
1 dari 1.119

Ditengah kondisi keuangan daerah
yang terkonsentrasi pada penanganan covid-19 dan upaya pemulihannya, Bank Kalsel
menawarkan berbagai skenario seperti pengembalian dividen, revaluasi aset, dan inbreng,” ungkap Prasetya.

Upaya peningkatan modal inti BPD tersebut telah mendapat dorongan dari Kemendagri dan OJK, sehingga dorongan tambahan dari stakeholder BPD di daerah sangat diperlukan.

Hal ini disampaikan oleh Haizir Sulaiman selaku Ketua Bidang Syariah Asbanda yang mewakili Ketua Umum Asbanda saat sambutan pada pembukaan acara.

“Upaya peningkatan modal inti ini lebih khusus kepada BPD yang belum bisa memenuhi
kebutuhan modal inti sebesar Rp 3 triliun pada Desember 2024, salah satunya Bank Kalsel.

Untuk itu, dalam pertemuan kali ini diharapkan peningkatan modal Bank Kalsel mendapat dukungan penuh dari stakeholder dan shareholder baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Selatan,” ucap Haizir. (ADV)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
Berita Menarik Lainnya

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya