Pemko Diminta Tak Perpanjang HGB Mitra Plaza

Pemko Banjarmasin diminta tak beri perpanjangan izin Hak Guna Bangunan (HGB) Mitra Plaza.

BANJARMASIN, KP – Pemerintah Kota Banjarmasin diminta agar tidak memberikan perpanjangan terhadap Hak Guna Bangunan (HGB) Mitra Plaza yang masa berlakunya berakhir pada 2022 ini.

“Sepanjang tidak menguntungkan, Pemko Banjarmasin sebaiknya tidak memperpanjang HGB Mitra Plaza,” kata anggota Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, H Abdul Gais dihubungi KP, Minggu (15/1/2022) 

Menurutnya, Pemko Banjarmasin harusnya tetap konsekuen, karena sebelumnya telah menyatakan untuk meninjau kembali HGB yang disewakan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. “Tak terkecuali terhadap aset masa perjanjiannya sudah habis,” tambahnya.   

Kebijakan menyikapi soal aset ini, ungkap Abdul Gais, Pemko telah melaksanakan rapat terbatas, yang ketika itu dipimpin mantan Wakil Walikota Hermansyah.

Rapat tersebut untuk membahas dan meninjau kembali terhadap HGB yang selama ini dikelola dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

“Awalnya HGB Mitra Plaza dikira berakhir pada 2018, namun setelah dibuka kembali dokumen perjanjiannya oleh Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) HGB-nya berakhir tahun 2022 ini,” ujarnya.

Abdul Gais berpendapat, tidak diberikannya perpanjangan HGB Mitra Plaza sehubungan adanya rencana Pemko melanjutkan program pembangunan siring Sungai Martapura.

Ia menilai, Pemko saat ini menghadapi kendala melanjutkan pembangunan siring Sungai Martapura, lantaran terganjal wahana bermain milik Mitra Plaza yang berada di samping Jembatan Pangeran Antasari tersebut.

“Masalahnya, lahan wahana bermain anak yang berada di samping Mitra Plaza ternyata mengantongi sertifikat hak pakai dan baru berakhir pada 2024,” ungkapnya.

Lebih jauh, anggota Komisi II yang membidangi masalah aset ini juga mengungkapkan, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina sempat memberikan beberapa alternatif pilihan terkait status HGB Mitra Plaza.

Salah satunya, jika Mitra Plaza ingin memperpanjang HGB, maka wahana bermain anak yang sudah tidak dioperasikan lagi itu diserahkan kepada Pemko.

Berita Lainnya
1 dari 4.730
loading...

“Tawaran Walikota tersebut bisa menjadi solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak,” ujar anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat.

Abdul Gais mengungkapkan, dari catatan dewan, setidaknya ada sekitar 19 aset milik Pemko Banjarmasin yang  hingga saat ini dikerjasamakan dan masih dikuasai pihak ketiga .

Dari sekian aset yang dikerjasamakan itu, diantaranya adalah SPBU Teluk Dalam, Hotel Victoria, Hotel Nasa dan aset di kawasan Jalan Brigjen H Hasan Basri, yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagai rumah toko (ruko.)

Menurutnya, upaya meninjau kembali terhadap perjanjian  aset yang dikerjasamakan tersebut sekaligus sebagai realisasi terhadap pelaksanaan  Peraturan Daerah (Perda) tentang Kerjasama Aset Milik Pemko dengan Pihak Ketiga.

Dalam Perda itu diatur soal batas waktu  perjanjian terhadap aset yang selama ini dikerjasamakan kepada pihak ketiga yang semula rata-rata 20-25 tahun, sekarang dibatasi hanya lima tahun.

Setelah itu, jika Pemko tidak memerlukan untuk kepentingan lain serta sifatnya menguntungkan, maka memungkinkan perjanjian sewa diperpanjang.

Ia juga mendesak agar Pemko memprioritaskan peningkatan program pengamanan terhadap seluruh aset-aset milik daerah.  

“Masalahnya, masih banyak aset milik Pemko dinilai belum tertangani dengan baik, bahkan belum dilindungi bukti kepemilikan yang sah,” ujarnya.

Seperti, tanah milik belum bersertifikat, belum dilakukannya pematokan dan pemagaran batas tanah yang dimiliki dan dikuasai Pemko. “Ini peneting untuk diperhatikan, agar aset tersebut aman dan tetap terpelihara serta tidak disalahgunakan pihak tertentu untuk kepentingan pribadi,” tandasnya.

Sebelumnya, pentingnya pengamanan aset ini juga mendapat perhatian serius dari Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dan meminta agar SKPD terkait melakukan pembenahan dan pendataan aset secara lebih akurat.

Tidak cuma itu, sebagai Walikota Ibnu Sina menjanjikan akan melakukan adendum atau mengevaluasi kembali terhadap aset yang telah selama ini telah dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Isnaeni, mengharapkan pola baru dan pembicaraan desain ulang kerjasama Mitra Plaza dengan pihak ketiga itu melibatkan dan dikoordinasikan lebih dahulu dengan dewan. (nid/K-7)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
Berita Menarik Lainnya

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya