Banjarmasin, KP – Kalsel disinyalir berpotensi terjadinya konflik di masyarakat, menyusul rendahnya indeks demokrasi Indonesia di Kalsel dalam tiga tahun terakhir.
“Rendahnya indeks demokrasi ini menunjukan potensi terjadinya konflik di masyarakat,” kata Ketua Pansus Raperda Penyelenggara Teloransi Kehidupan Bermasyarakat, H Haryanto kepada wartawan, usai rapat Pansus, Kamis (7/4), di Banjarmasin.
Untuk itulah, Pansus mengundang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mendapatkan masukan agar Raperda yang dibahas dewan ini bisa mewakili kepentingan stakeholder, baik kerukunan hidup beragama, etnis, ras dan lainnya.
“Diharapkan Raperda ini bisa menjadi payung hukum agar kerukunan antar warga bisa terwujud di lapangan, khususnya menghindarkan terjadinya konflik antar agama, etnis dan lainnya,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Kasubbid Ketahanan, Seni Budaya Kesbangpolinmas Kalsel, Grace A Mangalik menolak jika hasil survei indeks demokrasi Indonesia mencerminkan potensi konflik di masyarakat di Kalsel.
“Karena survei tersebut dilakukan pusat dan tidak berkoordinasi dengan Kesbangpol maupun FKUB Kalsel,” kata Grace.
Karena, pemilihan lokasi survei sangat berpengaruh terhadap hasilnya, mengingat hanya memilih satu lokasi di kabupaten/kota, dan hal ini tidak mencerminkan atau menggambarkan indeks demokrasi atau kerukunan bermasyarakat.
Grace mengakui anggaran yang diberikan untuk pembinaan kerukunan antar umat beragama hanya sekitar Rp450 juta pada APBD 2022 ini, yang diperuntukan bagi pertemuan tokoh agama, penyuluhan kerukunan umat beragama dan lainnya.
“Anggaran ini dihibahkan kepada FKUB Kalsel,” tambahnya.
Namun, pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan FKUB di kabupaten/kota se Kalsel untuk evaluasi kegiatan yang telah dilakukan.
Ketua FKUB Kalsel, Ilham Masykuri Hamdi mengapresiasi inisiatif Komisi I untuk menyusun Raperda ini, yang tidak mempertimbangkan kondisi saat ini, namun juga ke depan.
“Mudah-mudahan hal ini bisa menjadikan Kalsel lebih baik,” kata Ilham.
Menurut Ilham, sebenarnya kehidupan bermasyarakat di Kalsel cukup baik, walaupun masih ada gesekan kecil pada akar rumput, namun tidak sampai menimbulkan konflik di masyarakat.
“Justru pemindahan IKN baru akan berdampak masuk orang ke Kalsel yang tidak hanya membawa diri, potensi ekonomi dan lainnya, namun juga pemikiran dan ideologi,” tambahnya.
Hal ini dikhawatirkan membawa potensi konflik, karena ada perbedaan cara pandang dan pemikiran berbeda, yang sejak awal harus diantisipasi agar kehidupan ke depan tetap harmonis. (lyn/KPO-1)
