Tegaskan Sebagai Ketua ALFI Kalsel [] Samosir Bantah Langgar Tatib Dewan

Banjarmasin, KP – Adanya anggapan terhadap anggota DPRD Kota Banjarmasin, Saut Nathan Samosir yang tak pro rakyat saat aksi penyampaian aspirasi pencabutan BBM subsidi pada Kamis (28/7/2022) lalu, ditanggapi Ketua DPW ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia) Kalsel ini dengan mengemukakan sejumlah pernyataan.

Samosir menegaskan, kehadirannya di DPRD Kota Banjarmasin adalah sebagai Ketua Umum DPW ALFI Kalsel. Kemudian lanjutnya, saat pihaknya mengajukan surat untuk menyampaikan aspirasi ke Kapolda, juga resmi melampirkan kop surat DPW ALFI.

“Jadi, posisi saya saat itu sebagai Ketua ALFI Kalsel sekaligus penanggungjawab penyampaian aspirasi, bukan sebagai anggota DPRD Kota Banjarmasin,” tandasnya, kepada awak media, Selasa (2/8/2022).

Tak hanya itu, kata Samosir, ada pula jawaban surat permohonannya ke Kapolda Kalsel melalui Dir Intel Polda Kalsel, yang juga menyebutkan bahwa dirinya sebagai penanggungjawab sekaligus Ketua DPW ALFI Kalsel pada saat penyampaian aspirasi.

“Saya datang bersama teman-teman pengurus ALFI dan APTRINDO beserta seluruh JPT pemilik barang di pelabuhan, juga para sopir,” urai
wakil rakyat dari Fraksi PDIP ini.

Dia menambahkan, pihaknya juga tak meminta dialog tersebut dilaksanakan di DPRD Kota Banjarmasin. Menurutnya, yang memutuskan lokasinya adalah dari Poltabes dan Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin, setelah berkoordinasi dengan pihak Wali Kota Banjarmasin maupun Pertamina.

“Sebenarnya, penyampaian aspirasi tersebut dipusatkan di satu titik, yakni di DPRD Kalsel. Jadi, kami tidak tahu menahu kenapa lokasi digeser ke DPRD Kota Banjarmasin. Dan ini perlu diluruskan terlebih dahulu,” jelasnya.

Samosir juga menyampaikan, pihaknya menuntut agar surat dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarmasin yang menyatakan penunjukan jalur khusus di 4 SPBU segera dicabut.

“Surat versi Dishub itu bukan membagi-bagi jalur SPBU, tapi justru memberikan keleluasaan kepada angkutan logistik di empat SPBU yang ada di Lingkar Selatan untuk dilayani oleh Pertamina,” ujar pengusaha ekspedisi ini.

Kemudian, bebernya, menurut versi Pertamina, mereka membagi-bagi jalur SPBU atas dasar surat dari Dishub.

“Nah, disini ada komunikasi yang tidak tersambung. Kalau antara Dishub dan Pertamina yang membagi SPBU jalur khusus tadi tidak sinkron, berarti ada sesuatu yang tidak beres,” sebutnya.

Karena asumsi itulah, Samosir meminta Surat Dishub yang mengatur jalur khusus yang sudah dibagi oleh Pertamina tadi untuk segera dicabut.

Berita Lainnya
1 dari 23
loading...

“Selain itu, kami juga meminta untuk mencabut subsidi BBM. Bukannya kami tidak pro rakyat, tapi selama ini anggota kami sangat sulit mendapatkan BBM subsidi. Itulah salah satu alasan kami, lebih baik dicabut dari pada kami susah mendapatkannya,” cetus Samosir.

“Karena kita beli di luaran juga mahal, yakni Rp 12 ribu sampai Rp 15 ribu per liter. Apa gunanya ada SPBU biosolar yang subsidi, tapi kita sebagai angkutan logistik tidak bisa mendapatkannya,” tambah pemilik ekspedisi Lintas Jawa Group ini.

Samosir memastikan, tidak ada unsur tendensius bahwa pihaknya tak berpihak kepada rakyat Namun, ia ingin agar ada yang bertanggungjawab terhadap penyaluran biosolar, terutama Pertamina.

“Kalau itu memang dikhususkan untuk masyarakat menengah ke bawah atau angkutan barang dan logistik, ya awasi dong. Jangan yang mendapatkan BBM subsidi ini orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkannya,” tegasnya.

Saat ini, ungkap Samosir, anggota DPW ALFI berjumlah kurang lebih sekitar 200an anggota yang beroperasi di kawasan pelabuhan Trisakti Banjarmasin.

“Jadi, kalau dibilang kami ini tidak punya anggota sungguh sangat terbalik. Kami ini pemilik barang dibilang tidak punya anggota. Lalu, JPT yang ada di sini, sopir-sopir JPT dan sopir-sopir ALFI jadi apa? Kuli-kuli bongkar muat itu jadi apa?,” ujar Samosir mempertanyakan.

“ALFI itu menaungi seluruh JPT yang ada di pelabuhan Trisakti. Jadi, karena kebutuhan mereka akan BBM subsidi tidak terpenuhi, maka kita minta kepada Pertamina jika tidak bisa memenuhi, cabut saja subsidinya,” katanya.

Disinggung jika masalah ini akan dibawa ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Banjarmasin, lantaran dirinya dituding sebagai anggota dewan yang memimpin aksi tersebut, Samosir mempersilahkan bila memang dirinya melanggar tata tertib (tatib).

“Sudah saya jelaskan di awal tadi. Nanti silahkan tanya kepada kawan-kawan dan pimpinan DPRD, adakah yang salah jika seorang anggota DPRD menjadi ketua organisasi? Adakah dalam tatib? Kalau ada silahkan tunjukan. Saya akan mengundurlan diri, jadi tidak perlu dipecat,” tukas Samosir.

“Tidak ada yang menyalahi aturan untuk permasalahan tersebut. Kalau memang ada yang saya langgar, silahkan panggil, akan saya jelaskan selebar-lebarnya,” tutupnya.(Opq/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
Berita Menarik Lainnya

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya