Banjarmasin,KP – Program Pemko Banjarmasin untuk meningkatkan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) patut mendapat dukungan.
Kendati demikian menurut Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Hilyah Aulia menilai, program untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu belumlah diimbangi pendampingan dan pengawasan khususnya terkait pembuangan limbah.
“Masalahnya, karena .masih banyak aktivitas UKM di Banjarmasin belum mempunyai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang cukup memadai,” katanya dihubungi {KP} Minggu (18/9/202)
Menurutnya ,jika aktivitas usaha yang tidak memenuhi persyaratan itu dibiarkan terus dibiarkan, maka dikhawatirkan bukan hanya mencemari lingkungan sekitar dan air sungai, tapi membahayakan kesehatan.
Adapun sejumlah UKM yang berpotensi membuang limbah cair ke sungai itu seperti dari usaha pengolahan tahu/ tempe dan industri pengolahan kain sasirangan.
Umumnya pembuangan limbah langsung mengalirkannya ke ke sungai ini lantaran belum ada jaringan instalasi pengolahan air limbah di wilayah itu.
” Seperti sejumlah UKM kain sasirangan dan usaha pengolahan tahu atau tempe di kawasan Jalan Sungai Jingah yang membuang limbah ke Sungai Martapura,” ujarnya.
Menyikapi masalah ini Hilyah Aulia meminta pihak Pemko memberikan pendampingan, agar sektor UKM bisa mengolah limbah dan tidak membuang langsung ke sungai.
” Bahkan jika perlu UKM diberikan bantuan fasilitas pengolahan limbah. Sebab pencemaran sungai ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut,” ujar Hilyah Aulia.
Dia juga berharap, para UKM di Banjarmasin semakin mengerti tentang bahaya membuang limbah ke sungai.
” Hal ini haruslah dipahami dan disadari oleh para UKM serta warga. Masalahnya karena sungai merupakan salah satu sumber air baku untuk penyediaan air bersih dan air minum masyarakat kota ini,” tandas Hilyah Aulia. (nid/K-3)
