Banjarmasin, KP- Minimnya penerangan di Jembatan HKSN atau Jembatan Patih Masih yang baru-baru ini dikeluhkan warga memantik kritik tajam dari Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Afrizal.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, wajar jika masyarakat mengeluhkan kondisi penerangan di jembatan yang dibangun dengan anggaran sebesar Rp 94 Miliar tersebut.
Ia menduga kondisi minimnya penerangan di jembatan penghubung kawasan Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Barat itu dikarenakan status bangunannya yang masih menjadi tanggung jawab kontraktor pelaksana.
“Kemungkinan proses itulah yang membuat Dishub khususnya PJU masih dalam perencanaan proses penerangannya,” ucapnya saat dihubungi awak media, Selasa (13/09) siang.
Karena itu, ia meminta agar Pemerintah kota (Pemko) Banjarmasin harus terlebih dahulu mematangkan setiap perencanaan pembangunan. Baik aspek penunjang maupun bangunan utamanya.
“Tapi perencanaan antar SKPD itu selalu terkonfirmasi, misalkan soal jembatan, kalau sudah diserahkan ke PUPR, mereka (PUPR) harus sesegera mungkin mengkoordinasikan dengan dinas terkait khususnya soal penunjang jembatan tersebut misalnya penerangan,” ungkapnya.
Ia pun menekankan, agar dinas terkait untuk segera mungkin melakukan penggantian penerangan di jembatan tersebut. Bahkan menurutnya kalau bisa ditambah intensitas cahaya penerangannya.
“Segera mungkin dipasang sesuai dengan perencanaanya, karena dalam hal ini bisa jadi Dishub tidak mengetahui terkait perencanaan keseluruhan dari jembatan ini, termasuk soal penerangan apa yang mereka pakai,” bebernya.
Apalagi menurutnya, dalam kasus ini keamanan di Banjarmasin, terutama di wilayah Jembatan HKSN sedang menjadi perhatian publik. Karena sering terjadi aksi kejahatan.
“Sampai sekarang yang kita ketahui susah ada dua kali kejadian penyerangan. Ini harus jadi perhatian bagi Pemko,” tukasnya.
Karena itulah, Afrizal menegaskan, bahwa sudah saatnya Pemko harus melakukan evaluasi untuk melihat keamanan Kota Banjarmasin Dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk Satpol PP, tokoh masyarakat, kepolisian dan lain-lain.
“Setidaknya meminamilisir tindak kejahatan, mungkin dengan kondisi gelap itu terjadi tindak kejahatan,” imbuhnya.
“Paling tidak kita beri penerangan yang baik, setelah itu kita pasang CCTV di lokasi yang rawan terjadi tindak kejahatan,” tambahnya.
Apalagi, menurutnya Wali Kota Banjarmasin saat ini sedang menggaungkan program Smart City, yang seharusnya bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi agar tidak lagi melakukan pengawasan turun ke lapangan.
“Kita hidup dengan teknologi yang maju,garis besarnya di situ,” tukasnya.
“Jangan sampai ada beralasan kekurangan SDM lagi, karena itu sudah masalah klasik, jadi kita harus siap sudah untuk itu,” lanjutnya.
“Kedepan kami juga menyoroti kinerja Kominfo dan Dishub yang nantinya akan di pasang berapa unit CCTV untuk pengawasan di Kota Banjarmasin,” pungkasnya. (Kin/K-3)
