Banjarmasin, KP – Jumlah sekolah negeri untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Banjarmasin yang masih sedikit menjadi kendala bagi Dinas Pendidikan (Disdik) setempat untuk meningkatkan kesejahteraan gurunya yang masih berstatus honorer.
Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan PAUD, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin, Edy Junaidi mengatakan, perbandingan sekolah PAUD negeri dan swasta terlampau jauh.
“Dari 142 satuan sekolah PAUD yang terdaftar di sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan), hanya 5 sekolah yang negeri, sisanya swasta,” ucapnya saat ditemui awak media, Selasa (4/10) siang.
Angka tersebut menurutnya sangat jauh berbeda dengan eksistensi sekolah negeri untuk sekolah jenjang di atasnya, yakni Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Kalau SD dan SMP mayoritas sekolah negerinya masih dominan. Berbanding terbalik dengan satuan PAUD,” ungkapnya.
Menurutnya hal itulah yang menjadi kendala bagi pihaknya untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honorer untuk jatah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kita perlu dukungan lebih dari pemerintah daerah bagaimana caranya untuk lebih mengoptimalkan skala PAUD yang berstatus negeri di Banjarmasin, agar kita bisa meningkatkan kesejahteraan guru di jenjang pendidikan PAUD ini,” ungkapnya.
“Karena jumlah PAUD kita sangat sedikit. Jika banyak, otomatis ada pengangkatan status guru yang awalnya honorer menjadi PNS atau PPPK,” tambahnya.
Bahkan, Edy mengakui, bahwa hingga sampai saat ini satuan PAUD masih belum tersentuh oleh kuota atau jatah pengangkatan PNS atau PPPK guru.
Kendati demikian, dirinya menekankan bahwa sebenarnya problem yang dihadapi Disdik saat ini tidak hanya terjadi di Kota Banjarmasin saja, alias juga dialami daerah lain.
Bahkan Edy menyebut minimnya jumlah PAUD negeri ini juga menjadi problem secara nasional.
“Kalau bicara soal kesejahteraan artinya sudah jelas, karena lebih banyak jumlah sekolah yang berstatus swasta otomatis tidak ditanggung oleh pemerintah kota,” tukasnya.
Namun. Ia mengklaim, bahwa saat ini pemerintah Kota Banjarmasin sebenarnya sudah memberi perhatian terhadap tingkat kesejahteraan guru honorer di jenjang PAUD.
“Buktinya, di zaman Bunda PAUD Banjarmasin, Hj Siti Wasilah ada perubahan penghasilan guru honorer berupa penambahan tunjangan insentif daerah,” imbuhnya.
Di tahun 2014 dan 2015, guru honorer PAUD yang negeri maupun swasta hanya mendapat tunjangan penghasilan sebesar Rp 200.000 per bulan.
“Sekarang sudah meningkat, di tahun ini sudah mencapai Rp 600.000 per bulan untuk seribu orang lebih guru honorer PAUD swasta, dan Rp 700.000 yang diterima oleh 16 orang guru honorer PAUD negeri,” pungkasnya. (Kin/K-3)
