“Kita berharap ada SPBN di Kecamatan Kusan Hilir yang mampu melayani warga nelayan, karena saat ini antara penjualan hasil melaut dengan biaya BBM yang mahal hampir tidak seimbang, hingga penghasilan nelayan merugi,” kata Riduan.
BATULICIN, KP – Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin meminta agar alokasi bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan dan petani di Kalsel bisa ditambah.
“Kita meminta agar alokasi BBM bagi nelayan dan petani bisa ditambah, karena mereka tidak kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi,” kata Bang Dhin usai rapat koordinasi bersama perwakilan nelayan, petani dan pejabat daerah kabupaten dan provinsi di Gedung 7 Februari, Pagatan, Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, belum lama ini.
Bang Dhin mengakui, pertemuan tersebut untuk mencari solusi agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran, agar dapat mengantisipasi krisis pangan, karena petani nelayan adalah ujung tombak perekonomian nasional.
“Kita perlu memperbaiki regulasi dan distribusi BBM bersubsidi agar bisa lancar untuk warga petani dan nelayan,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Sementara itu, Ketua Forum Kelompok Nelayan Budidaya Tanah Bumbu, Riduan menyebutkan telah berkoordinasi dengan Dinas Perikanan untuk pembelian BBM di SPBU, hanya saja kuotanya terbatas.
“Kita berharap ada SPBN di Kecamatan Kusan Hilir yang mampu melayani warga nelayan, karena saat ini antara penjualan hasil melaut dengan biaya BBM yang mahal hampir tidak seimbang, hingga penghasilan nelayan merugi,” kata Riduan.
Dalam pertemuan tersebut disepakati solusi untuk jangka pendek warga petani dan nelayan agar melengkapi legalitasnya serta menyampaikan datanya ke dinas terkait, untuk kemudian disampaikan ke Pertamina.
Hal ini agar Pertamina bisa menunjuk SPBU mana saja yang dapat melayani pembelian BBM bersubsidi untuk petani nelayan yang sudah memiliki Surat Rekomendasi.
Sementara untuk jangka panjangnya, Bang Dhin akan meminta pihak Pertamina agar menambah kuota BBM bersubsidi bagi warga petani nelayan dan mendirikan SPBN di area pemukiman yang mayoritas warganya adalah petani nelayan.
Pertemuan tersebut dihadiri Dinas Kelautan Kalsel, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kalsel, Dinas Perikanan Tanah Bumbu, Dinas Pertanian Tanah Bumbu, Muspika Kusan Hilir, TNI AL, Polairud dan Pertamina. (lyn/K-1)
