BANJARMASIN, Kalimantanpost.com — Direktur Utama PT Bangun Banua, H. Afrizaldi, menyatakan penutupan hotel milik daerah merupakan langkah sulit karena menyangkut aspek tenaga kerja dan administrasi.
Ia menjelaskan, kondisi operasional yang terhenti memaksa manajemen mengambil keputusan rasional. Jika dipaksakan berjalan dengan pola lama, kebutuhan anggaran untuk pemulihan fisik, perawatan, dan aktivitas layanan bisa menembus puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Sumber dana tersebut pun harus melalui mekanisme penyertaan modal pemerintah yang prosesnya tidak sederhana.
“Kalau tetap menggunakan konsep sebelumnya, kebutuhan dananya sangat besar dan prosedurnya panjang,” ujarnya.
Afrizaldi mengakui kebijakan ini menjadi beban moral karena berkaitan dengan nasib karyawan. Namun situasi yang ada dinilai tidak menyisakan banyak pilihan.
Karena itu, manajemen menyiapkan rancangan usaha yang lebih realistis: perawatan sederhana, biaya operasional efisien, serta tetap mampu menghasilkan pendapatan.
“Kami mencari model yang lebih mudah dirawat, ringan dijalankan, tetapi tetap produktif,” katanya.
Rancangan tersebut masih dalam tahap kajian, termasuk opsi kemitraan dengan pihak ketiga serta penyesuaian fungsi bangunan agar lebih fleksibel untuk berbagai kebutuhan.
Di sisi lain, Afrizaldi mendorong agar agenda pemerintahan memanfaatkan fasilitas milik daerah. Hampir setiap kegiatan dinas, seperti workshop, bimbingan teknis, dan acara seremonial, memerlukan ruang pertemuan dan layanan penunjang yang sebenarnya dapat dipenuhi dari aset sendiri.
“Anggarannya ada setiap tahun. Kenapa tidak dipakai di tempat kita agar perputaran ekonominya kembali ke daerah?” ujarnya.
Ia menilai minimnya pemakaian fasilitas tersebut menjadi salah satu penyebab melemahnya aktivitas usaha. Ketika tingkat hunian rendah sementara biaya rutin tetap berjalan, kondisi akhirnya tidak berkelanjutan.
Menurutnya, bila pemanfaatan dilakukan secara konsisten, keberlangsungan usaha akan lebih terjamin tanpa harus bergantung pada tambahan modal besar.
Ke depan, manajemen menyiapkan sejumlah skema, di antaranya kerja sama operasional dan pola GOTE (Government to Enterprise). Konsep pemanfaatan tidak semata sebagai penginapan, tetapi juga diarahkan menjadi ruang serbaguna yang mendukung kebutuhan kegiatan dinas.
“Sedang kami kaji apakah tetap berkonsep hotel atau dikembangkan menjadi fasilitas serbaguna. Yang jelas, saat ada kegiatan, tidak perlu lagi menyewa tempat lain,” ucapnya.
Afrizaldi menegaskan penghentian sementara layanan dilakukan karena pertimbangan operasional, bukan tanpa alasan. Ia berharap ada dukungan agar aset milik daerah dapat dioptimalkan untuk menunjang aktivitas pemerintahan sekaligus memperkuat kinerja perusahaan.(nau/KPO-1)
