Palangka Raya, KP – Mewakili Sekretaris Daerah (Sekda) Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Leonard S. Ampung mengharapkan ditengah krisis ekonomi saat ini, seperti inflasi yang tinggi, perhutanan sosial bisa jadi solusi bantu warga sekitar hutan.
Harapan itu ia sampaikan saat membuka rapat koordinasi (rakor) Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial (PPS), di Palangka Raya, Senin (7/11). Rakor ini mengusung tema “Kolaborasi, Sinergisitas, Monitoring, Evaluasi dan Rencana Kegiatan Kelompok Kerja Perhutanan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022”.
Leo mengatakan Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) merupakan upaya pengentasan kemiskinan dan konflik tenurial sebagai bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi dengan memberikan akses kelola kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Menurut Leo Perhutanan Sosial memiliki lima skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.
Asisten II menambahkan, Pemerintah Kalteng mendukung penuh kegiatan ini melalui pembinaan ke daerah.
Diharapkan melalui Dinas Kehutanan/KPH sebagai ujung tombak pembangunan kehutanan pada Provinsi Kalimantan Tengah bisa terlaksana dengan baik, apalagi dengan potensi Sumber Daya Alam yang melimpah yang dimiliki Kalimantan Tengah, kiranya cukup guna mendukung pembangunan kehutanan yang berkelanjutan, mendukung program-program daerah dan nasional, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kehutanan H. Agustan Saining menjelaskan rakor ini bertujuan sebagai langkah monitoring, evaluasi, dan pemecahan permasalahan kegiatan Perhutanan Sosial secara holistik.
Kemudian untuk mendukung penguatan kapasitas Perhutanan Sosial di tingkat tapak; serta kolaborasi lintas sektor dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat Perhutanan Sosial yang berbasis lingkungan. Kegiatan diikuti 90 peserta dari berbagai pihak dan stakholder, termasuk akademisi.
Kepada awak media usai membuka rakor, Leo menyatakan Perhutanan Sosial ini bertujuan untuk memberikan efek yang baik kepada masyarakat di sekitar hutan untuk meningkatkan perekonomian mereka. Untuk itu pengusaha HPH maupun HTI bisa menyediakan lahan untuk diusahakan warga guna meningkatkan ketahanan pangan
Diakui juga bisa mengajak mereka ikut berpartisipasi dan berkontribusi untuk pembangunan di Kalimantan Tengah, serta menjaga lingkungan mereka di sekitar hutan, sehingga nilai karbon ini bisa menjadi nilai tambah bagi masyarakat kita yang ada di sekitar hutan.
Kegiatan dihadiri Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait, Kepala KPH se-Kalteng, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, para pimpinan NGO/Ormas se-Kalteng, perwakilan UPT Kementerian LHK Wilayah Kalteng.
Juga dari perwakilan Balai Taman Nasional Sabangau, perwakilan Penegak Hukum, perwakilan Balai Pengelolaan Hutan Produksi/Balai Pengelolaan Hutan Lestari, perwakilan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, perwakilan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, serta undangan lainnya. (drt/k-10)
