Kuala Kapuas, KP – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Berinto, menyoroti banjir yang sering melanda di wilayah Hulu Kapuas, merendam sejumlah pemukiman masyarakat dan fasilitas umum di daerah setempat.
“Kalau sudah masuk musim penghujan Januari-Februari sangat deras, dan rata-rata desa yang terendam banjir yang berada dibantaran sungai. Hampir dari lima kecamatan itu, ada banjir untuk desa-desa,” kata Berinto, di Kuala Kapuas, Selasa (7/2).
Selain bantuan, lanjut legislator dari Partai NasDem ini, pemerintah baik provinsi dan kabupaten diharapkan untuk dapat mencarikan solusinya apa sebab dan penyebab banjir sering melanda di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) III yang merupakan daerah pemilihanya meliputi Kecamatan Timpah, Kapuas Tengah, Kapuas Hulu, Pasak Talawang dan Mandau Talawang, apakah ada karena faktor alam atau lain.
“Nah, kalau faktor lain, ini harus ada kajian dari pemerintah. Kita dari Dapil III melalui Fraksi NasDEm juga sering kali meminta kepada pemerintah daerah untuk membuatkan kajian, supaya kita tidak menuduh sana sini dan tidak seujon sana sini,” katanya.
Apakah banjir itu, lanjutnya, karena hutan produksi luar biasa di Dapil III itu sudah banyak beralih fungsi untuk tambang, kebun dan juga kegiatan-kegiatan lainnya.
“Nah, oleh karena itu kami berharap pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi dan kabupaten transparan terkait berapa sih royalti tambang itu, kalau memang itu tidak seberapa, usulkan ke pemerintah pusat untuk dicabut yang ada-ada itu (PBS), jangan diberikan kalau tidak seberapa. Itukan membuat dampak untuk masyarakat juga, kalau memang tidak seberapa royaltinya itu, artinya hanya segelintir saja yang menikmati itu,” tegasnya.
Memang negara ini membutuhkan juga investasi, tapi investasi ini harus juga dilakukan kajian oleh daerah, supaya betul-betul investasi yang masuk itu mendapatkan peningkatan pendapatan negara dan masyarakat yang ada disekitar lokasi.
“Ini banyangkan orang tidak bisa kerja karena banjir, belum lagi kebun. Pemerintah provinsi dan kabupaten harus transparan dong, apa kontribusinya kebun itu untuk pemerintah daerah ini,” kata dia.
Sekali lagi, tambahnya, minta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten untuk melakukan kajian maupun penelitian, supaya penanganannya tepat nantinya.
“Kalau untuk bantuan itukan sifatnya simultan, banjir berikan bantuan beras, mie dan sebagainya, itukan tidak menyelesaikan persoalan, hanya membantu meringankan beban masyarakat. Tapi, untuk menyelesaikan persoalan ini, membutuhkan kajian dan penelitian, nah ini harus serius dari pemerintah. Kami dari Fraksi NasDem berharap ini ada perubahan dari semua lini kebijakan,” demikian Berinto. (Iw)
