
Banjarbaru Laksanakan Forum Konsultasi Publik Bahas RKPD 2024
Banjarbaru, KP – Pemko Banjarbaru melaksanakan Forum Konsultasi Publik terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk 2024, dengan tema pembangunan daerah yang diusung Kota Banjarbaru pada 2024, “Pemantapan Infrastruktur Daerah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan dalam Rangka Ibukota Provinsi”.
FKP ini sendiri merupakan salah satu dari rangkaian penyusunan RKPD 2024 setelah melewati Musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan sampai nanti Musrenbang tingkat Provinsi.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banjarbaru, Kanafi yang memaparkan materi terkait RKPD ini sampaikan bahwa rancangan ini menyesuaikan dengan keselarasan perencanaan pusat dan daerah.
Kanafi menambahkan, pencapaian pembangunan daerah pada 2022, antara lain peningkatan pertumbuhan ekonomi kota banjarbaru sebesar 7,93 persen, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di angka 79,68, yang tertinggi di Kalimantan Selatan, serta turunnya angka kemiskinan di Kota Banjarbaru sebesar 4,17 persen.
“Isu-isu strategis yang menjadi salah satu dasar RKPD 2024 ialah penetapan Ibukota Provinsi Kalsel,” ujarnya.
Selain itu, juga peningkatan kualitas dan daya saing SDM, peningkatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup, dan peningkatan pelayanan publik serta reformasi birokrasi.
Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Said Abdullah mengarahkan agar semuanya bisa berpartisipasi aktif dalam FKP, mengingat kegiatan ini merupakan salah satu jalan dalam pembangunan berkelanjutan di Kota Banjarbaru.
“Terutama setelah pandemi Covid-19, Banjarbaru diharapkan semakin bertumbuh dengan dicabutnya batasan-batasan aktivitas masyarakat,” ucap Said Abdullah.
Said berharapkan, SKPD untuk membuat perencanaan-perencanaan besar, terutama dengan dinobatkannya Banjarbaru menjadi Ibukota Provinsi Kalsel.
“Maka Banjarbaru akan menjadi prioritas Provinsi hingga prioritas Nasional. Mari kita usulkan berbagai rencana pembangunan yang menggandeng provinsi dan pusat, demi memantapkan infrastruktur Ibukota Provinsi Kalsel,” tegasnya. (dev/K-7)
