Saksi Ahli BPKP Kalsel “Banyak Tingkah”
Mengundang Tawa di Sidang Perkara PT Dok Kodja Bahari

Banjarmasin, KP – Saksi ahli Ngatno dari BPKP Kalsel yang diajukan pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) kali ini membuat suasana sidang penuh dengan tawa.

Karena pembawan saksi tersebut yang terlalu banyak tingkah dan sempat di tegur majelis hakim.

Saksi yang diajukan JPU pada sidang lanjutan terdakwa Albertus Pattaru serta Mantan Direktur Operasi dan Teknik PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Banjarmasin, Suharyono, Selasa (7/3)

Sayangnya ketika ditanya ketua majelis hakim I Gede Yuliartha ,apakah proyek yang belum diserahkan bisa dihitung kerugian negaranya?.

Menjawab ahli mengatakan kerugian dihitung dari bangunana yang bisa dimanfaatkan dan tidak bisa dimanfaatkan.

Jawaban ahli nampak tidak memuaskan ketua majelis hakim.

Apalagi ahli mengatakan kalau bangunan itu gagal sehingga tidak bisa dilanjutkan.

“Dari mana tahu gagal, padahal proyek itu kan belum diserahkan?,” cerca ketua majelis hakim.

Berita Lainnya
1 dari 3,084

“Itu ahli dari ITS yang mengatakan, jangan tanya ke saya, saya cuma menghitung,” tukasnya.

Dibagan lain saksi mengatakan dari awal proyek pembangunan sudah salah, dimana proyek dikerjakan M Saleh bukan PT Lidy’ s Arta Borneo sebagai pemenang.

“Dari kesimpulan ahli yang ikut ke lapangan yakni ahli dari institut Teknologi Surabaya (ITS), pekerjaan DOK Kapal berserakan dan harus didesain ulang karena tidak sesuai dengan spesifikasi di kontrak,” kata Ngatno.

Ahli juga mengatakan, berdasarkan perhitungan pihaknya kerugian negara akibat berserakannya pekerjaan DOK Kapal, disimpukkan sebesar Rp5,7 miliar.dari pagu anggaran Rp19 miliar.

Dalam perkara ini JPU menetapkan empat terdakwa, yakni Lidyannnor selaku pemilik PT Lidy’ s Arta Borneo dan M Saleh selaku pelaksana dari perusahaan tersebut dalam mengerjakan pembangunan dok dimaksud.

Kemudian mantan Direktur Komersial, Albertus Pattaru serta Mantan Direktur Operasi dan Teknik PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Banjarmasin, Suharyono.

Menurut dakwaan, dengan obyek yang sama kerugian negara yang mencapai Rp5 miliar lebih dari nilai proyek sebesar Rp19 miliar pelaksanaan proyek menggunakan anggaran dari PT Kodja Bahari Shipyard sebuah perusahaan pelat merah.

Para terdakwa didakwa melanggar pasal 2 dan 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk dakwaan primair dan subsidair. (hid/K-2)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
Berita Menarik Lainnya

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya